Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait terbitnya SP3 untuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Menurut Busyro Muqoddas, SP3 pertama dalam sejarah KPK itu tidak mungkin lahir tanpa kontribusi Jokowi. 

"Ucapan sukses besar bagi pemerintah Jokowi yang merevisi UU KPK yang disetujui DPR juga parpol-parpol yang bersangkutan. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru," ujar Busyro Muqoddas saat dihubungi, Jumat (02/04/2021).

Lebih jauh Busyro Muqoddas mengatakan, pelemahan KPK melalui UU KPK baru, kini terbukti dengan lepasnya kasus megakorupsi BLBI. Apalagi, korupsi BLBI disinyalir merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

"Harus saya nyatakan dengan tegas dan lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama Undang-undang KPK," kata dia.

Sebagai bekas pimpinan KPK yang pernah mengusut kasus ini, Busyro Muqoddas menilai, kasus BLBI merupakan skandal mega perampokan yang pelik, berliku, licin, dan panas. Secara politik juga penuh intrik, yang sudah mulai diurai oleh KPK rezim. 

"UU KPK lama begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU," tegas Busyro Muqoddas. 

Meski demikian, Busyro Muqoddas mengharapkan, Presiden Jokowi bersedia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Atau di sisi lain setidaknya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atau judical review (JR) atas UU KPK tersebut. 

"Jika memang masih memerlukan kejujuran mengelola bangsa ini, kami tunggu Perppu dari Istana dan juga putusan MK atas sejumlah permohonan JR pihak terhadap UU KPK hasil revisi. Di titik inilah, kami kiranya cukup melihat legitimasi politik dan moral presiden dan hakim-hakim MK," pungkas Busyro Muqoddas. 
 

JPNN