Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan tengah menggodom holding panas bumi. Perusahaan induk ini akan diisi oleh tiga kongsi pelat merah yang fokus menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi alias PLTP. Ketiganya yakni PT Pertamina Geothermal Energy, PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Gas & Geothermal.

Penggabungan aset ketiganya diklaim akan menjadi yang terbesar di dunia dalam installed capacity pembangkit geothermal. Namun sayangnya, pembentukan holding ini bukan tanpa tantangan. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyaki memberikan catatan, holding panas bumi tidak akan secara otomatis menanggulangi masalah pengembangan panas bumi di Indonesia.

Saat ini, kata Yayan persoalan utama ialah mengenai tingkat risiko panas bumi yang relatif tinggi. Investasi geothermal pun tidak mudah karena diperlukan akurasi yang tinggi untuk menentukan titik-titik panas bumi yang paling optimum dan mencapai nilai yang ekonomis.

Hambatan pengembangan terjadi karena keekonomian harga uap panas bumi di Indonesia masih tidak menarik investor. "Ini tidak mudah. Jangan anggap bahwa panas bumi ini walaupun potensi-ya banyak dapat digunakan sebagai proven energy.  Perlu perhitungan-perhitungan tertentu berdasarkan risiko dan keekonomisannya (return)," kata Yayan, Kamis (1/4).

Aturan mengenai harga pengembangan panas bumi di Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan dengan Filipina, New Zealand, apalagi Amerika Serikat. Dalam hal ini, pembenahan dari sisi regulasi menjadi urgent.

"Menurut hemat saya, dengan Geothermal Holding atau tidak sebetulnya BUMN yang ada saja asal dikelola dengan baik akan cukup. Tapi kita ketahui BUMN relatif tidak agile sebagai perusahaan karena masih kental dengan birokrasi dan kepentingan politik," sebut Yayan.

Apalagi, struktur pasar energi di Indonesia tidak begitu baik karena pasar yang masih timpang dengan single market yang tidak efisien. Meski begitu, Yayan seperti dikutip kontan, memahami holding panas bumi bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membagi risiko dari investasi serta membangun kapitalisasi sektor geothermal.

Namun dia mengingatkan, share risiko tidak akan inline jika insentif ekonomi tidak berjalan. Yayan memberikan gambaran, dalam studi investasi panas bumi di Indonesia, IRR yang harus mencapai keekonomisan untuk investasi panas bumi masih tinggi di atas 10%-15% sehingga berdampak pada mahalnya harga uap.

"Sedangkan di negara-negara lain IRR untuk renewable berada di bawah 10% bahkan ada yang sampai 5%-6%," ujar Yayan.

Adapun mengenai pendanaan, Yayan menilai investasi geothermal harus bersifat portofolio, sehingga dapat melingkupi investasi panas bumi yang high risk dan medium return. Portofolio lebih menjamin pendanaan akan diprioritaskan berdasarkan ranking risiko.

Alhasil, pembiayaan lewat SWF dinilai memberikan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, ketimbang melalui IPO.

"Idealnya, transparansi ini dapat di-share ke investor agar mengetahui lebih baik posisi investasi geothermal di Indonesia. Mungkin SWF bisa lebih baik karena kemungkinan interest investor akan me-rangking terhadap risk dan return dari portofolio investasi," kata Yayan. 

Terpisah, Anggota Dewan Energy Nasional Satya Widya Yudha mempertanyakan besaran efisiensi yang didapatkan jika pembentukan holding ini dapat terealisasi.

Terutama bagi PLN yang selama ini mengeluhkan harga listrik dari sektor panas bumi yang masih belum ekonomis. "Apa betul itu bisa membuat harga lebih murah, sebagaimana yang diharapkan PLN selama ini?" ujar dia.

DEN menanti pertemuan dengan para stakeholder panas bumi. Rencana umum energi nasional atau REUN yang tengah mengacu pada kondisi dan dinamika yang terus berkembang. "Saya mewakili industri sehingga sangat concern dengan suara pelaku pengembang panas bumi," ucapnya. 

Tak cukup itu, sebelumnya Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Heri Setiawan mengatakan, ada dua hal yang perlu disepakati oleh pemerintah mengenai resiko pembentukan holding ini.

Pertama, kata Heri dengan pembentukan holding maka ada resiko strukturnya menghilangkan status BUMN. Karena anggota holding tak lagi menyandang status BUMN maka pendanaan pemerintah akan hilang seperti fasilitas subsidiary loan agreement (SLA). "Penjaminan direct lending itu akan hilang," kata Heri, Sabtu (13/3) lalu.

Selain itu, selama ini beberapa perusahaan panas bumi milik pemerintah mengerjakan WK Panas Bumi yang merupakan penugasan dari pemerintah. Menurut Heri, ini juga perlu diperjelas status kepemilikannya pasca menjadi holding.

"Apakah statusnya akan dikembalikan karena statusnya kalau anak usaha atau cucu, tidak akan di-treat sebagai BUMN," kata Heri.

Heri menjelaskan saat ini kajian pembentukan holding masih berlangsung termasuk melibatkan Kementerian Keuangan karena sedang dilihat struktur pembiayaan panas bumi ke depan sepert apa.

"PLTP ini kan memang risikonya besar, ini kapasitasnya jadi besar. Proses sedang berjalan, salah satu kami ikut urun rembuk. Pertimbangan aspek risiko APBN dan pertimbangan pengembangan geothermal ini saat ini sedang kami timbang-timbang, struktur mana yang optimal. Apakah masih dibutuhkan yang sifatnya komersial atau bumn yang sifatnya penugasan," jelas Heri.

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir tengah membentuk tim percepatan pengembangan bisnis geothermal.

Dalam salinan yang didapatkan, Erick telah menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-71/MBU/03/2021. Beleid yang diteken Erick pada 12 Maret 2021 itu berisi tentang pembentukan tim percepatan pengembangan bisnis geothermal Indonesia.

Tim itu terdiri atas Tim Pengarah (steering committee) yang diketuai Erick Thohir. Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri BUMN I masuk ke dalam steering committe. Lalu, ada Organizing Committee (OC) yang dipimpin Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) masuk menjadi anggota OC.

Selanjutnya, ada Project Management Office (PMO) yang diketuai oleh Direktur Strategi, Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero). Anggota dari PMO tersebut antara lain diisi oleh Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI), Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Direktur Operasi dan Pengembanagn Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero).

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa masa kerja tim terhitung sejak tanggal ditetapkannya Kepmen BUMN ini, sampai dengan 31 Desember 2021. Kepmen BUMN itu mengatur, dalam hal terjadi perubahan tugas dan/atau susunan keanggotaan tim, dilakukan dengan Keputusan Menteri yang ditetapkan oleh Wakil Menteri BUMN I atas nama Menteri BUMN.

Meski tidak mengatur secara langsung soal pembentukan holding, namun Kepmen BUMN No.SK-71/2021 itu tampaknya menjadi langkah untuk membentuk holding BUMN panas bumi.