Berdasarkan hitungan kasar, untuk biaya LPG tiap bulan, setiap rumah tangga harus mengeluarkan biaya Rp147 ribu. Sementara dengan kompor listrik bisa lebih irit menjadi Rp118 riu per bulan. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir menginisiasi program sejuta kompor listrik. Dengan program ini, negara bisa menekan impor LPG. Alhasil, ada penghematan sebesar Rp60 triliun. Wah, luar biasa ya.

Agar program mulia ini kongkrit, Menteri Erick mewajibkan pengembang perumahan yang ingin mengajukan kredit lewat PT BTN (Persero) Tbk, menggunakan kompor listrik untuk instalasi perumahan tersebut.

Hal itu guna mendorong program penggunaan kompor listrik sekaligus mengurangi impor LPG. Program disahkan melalui MoU yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero), BTN, dan sembilan BUMN konstruksi. “Semua yang minjam uang ke BTN ya harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta,” ungkapnya pada konferensi pers penandatanganan MoU dengan Kementerian BUMN dan PUPR, Rabu (31/3/2021).

Hal tersebut, lanjut Menteri Erick, dilakukan guna menekan importasi LPG yang setahun mencapai Rp60 triliun. Pemerintah sendiri setiap tahunnya menyalurkan subsidi LPG kepada masyarakat sebesar Rp50 triliun. Dengan ‘memaksakan’ instalasi kompor listrik di perumahan baru, harapannya pemerintah bisa menghemat kantong sekaligus memanfaatkan cadangan energi PLN yang saat ini berlebih.

Selain itu, Menteri Erick bilang, penggunaan kompor listrik juga mendatangkan untung bagi pelanggan. Dari kalkulasinya, masyarakat bisa menghemat sekitar 20 persen. “Rata-rata biaya memasak di rumah Rp147 ribu per bulan dengan kompor listrik menjadi Rp118 ribu per bulan. Hemat 20 persen, jadi kan sama-sama untung,” tutur dia.