Pakar terorisme Sidney Jones berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah Front Pembela Islam (FPI) terkait dengan terorisme. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta dunia intelijen memberikan informasi akurat tanpa menggunakan obsesi dan emosi.

"Sekali lagi terorisme itu musuh kita bersama. Memberantas terorisme mesti dengan cara yang sistematis dan bijak serta akurat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Rabu (31/03/2021).

Mardani Ali Sera menilai seharusnya pemerintah menjadi seperti ayah yang penyayang tapi tegas menanggapi persoala terorisme. Dia menyebut pemerintah tidak boleh suudzon kepada rakyat.

"Pemerintah harus jadi ayah yang penyayang tapi juga tegas. Jangan suudzon pada rakyatnya," ucapnya.

Mardani lantas menyinggung kerja intelijen untuk membantu pemerintah memberi informasi akurat. Menurutnya akurat bukan dengan obsesi terlebih emosi.

"Di sini intelijen punya tugas memberikan informasi akurat. Jangan pake obsesi, persepsi apalagi emosi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani meminta semua pihak untuk tidak mendahului pengadilan terkait temuan atribut FPI di lokasi penangkapan teroris. Atribut tersebut, kata dia, harus diverifikasi terlebih dulu.

"Semua harus diverifikasi dan dibuktikan oleh pengadilan," tuturnya.

Pakar terorisme Sidney Jones sebelumnya berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah Front Pembela Islam (FPI) terkait dengan terorisme. Sidney menilai adanya dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada 2015.

"Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ini membuktikan bahwa FPI terkait terorisme. Sebetulnya, menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar, ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2015, jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustaz Basri dan Ustaz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu," kata Sidney dalam dalam tayangan D'Rooftalk: 'Teror Bomber Milenial' di detikcom, Selasa (30/03/2021).

Merespons hal itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyerahkan pengusutan teroris kepada polisi. Dia meminta tidak ada upaya untuk membentuk opini publik.

"Hentikan pembentukan opini-opini konspirasi yang justru akan melemahkan upaya-upaya kita untuk bersama-sama memerangi teror," kata Jaleswari saat dihubungi, Selasa (30/03/2021) malam.

Jaleswari mengatakan penyidik kepolisian akan membongkar aksi terorisme. Dia menegaskan bahwa aksi teror di Indonesia nyata adanya.

"Percayakan penyidikan untuk membongkar sel teror ke kepolisian. Aksi teror di Indonesia nyata, tercatat 552 serangan teror (2000-2021), sebagian besar berhasil dibongkar oleh kepolisian antara lain juga melalui mekanisme pengadilan yang terbuka," katanya.