Pengamat Migas yang juga mantan Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno angkat bicara mengenai hal ini. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menurutnya memang sudah seharusnya ditingkatkan melalui pemakaian barang dan jasa dalam negeri.

Meski TKDN dioptimalkan tapi harus dilihat secara rasional. Dia menyebut isu TKDN ini sudah ada sejak 35 tahun lalu. Kemampuan industri dalam negeri juga harus menjadi pertimbangan. "Sejak saya masih muda di tahun 1986 tangani proyek, sebesar 30% minimal. Kita optimalkan terus ya, itu keharusan. Tergantung kemampuan industri dalam negeri bagaimana," papar Ari, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (15/03/2021).  

Berdasarkan pengalamannya memimpin Pertamina, Ari menyebut mengenai TKDN pemikirannya sama dengan yang dijalankan sekarang, yakni maksimalkan semua produk dalam negeri tapi tetap kompetitif. "Memang produksi dalam negeri masih banyak yang lebih mahal. Kita waktu itu berikan toleransi barang di dalam negeri boleh lebih mahal dengan batasan tertentu. Ini masih dipraktikan sampai sekarang," kata Ari yang juga kakak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno ini.

Dia mencontohkan, misalnya ada pipa impor yang lebih murah. Lalu ada batas TKDN 30%, 40% dan sekarang 50%. Jika kontraktor sudah mencapai, lalu ada pipa yang diproduksi dalam negeri dan lebih mahal itu harus dipertimbangkan. "Kalau kontraktor pelaksana sudah capai, oh ini ada pipa, saya nggak bisa dalam negeri lebih mahal, mahal ini yang perlu dipertimbangkan dan selesaikan. Karena kalau lebih tinggi akan ada penyesuaian harga," jelas Ari.

Ari mengatakan, pipa sendiri banyak jenisnya, mulai dari stainless steel, carbon steel, pipa fiberglass, spesifikasi tekanan, spesifikasi temperatur, dan dari pipa ini tidak semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. "Dan juga apakah harga kompetitif, dibatasi harga yang kompetitif yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini sinkronisasi yang penting. Saya tidak ada posisi berikan komentar (soal pemecatan pejabat tinggi Pertamina)," jelas tokoh migas yang namanya sempat terseret heboh rekaman Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir pada 2018.