Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen menyinggung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akun twitternya, @FerdinandHaean3, Sabtu, 27 Februari. Kicauanya terkait ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Namun, Ferdinand meminta lembaga antirasuah juga untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait APBD DKI Jakarta yang digelontorkan untuk ajang Formula E yang sampai saat ini belum terealisasi karena alasan COVID-19.

Pernyatan Ferdinan bersamaan dengan operasi senyap KPK terhadap  Nurdin. Selain mengamankan Nurdin, KPK juga mengamankan beberapa pejabat terkait dalam operasi senyap yang dimulai pada Jumat, 26 Februari pukul 23.00 WITA tersebut.

"Jumlah pegawai KPK RI saat ini sekitar 1586 orang dengan anggaran Rp1,3 triliun, cukup besar. Rp1,3 triliun itu sama dengan Rp1.300 miliar," cuit Ferdinand. 

Sayangnya, menurut Ferdinand, dengan gelontoran dana yang besar KPK hanya melakukan OTT kepada pihak yang terlibat korupsi Rp1 miliar.
"Bagus sih tapi tidak bagusnya ada APBD Rp1,6 triliun untuk Formula E yang tidak jelas saat ini dibiarkan begitu saja. KPK payah, tapi ngakunya dilemahkan," terang Ferdinand.

Pada cuitan sebelumnya, Ferdinand juga sempat mengomentari pemberitaan di media yang berisi OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah. "Wowwwww, Jakarta kapan ya ditelisik," singkat Ferdinand. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikutip VOI memutuskan kembali menunda penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E atau yang dinamakan Jakarta E-Prix, dalam waktu dekat.
 
Corporate Communication Manager PT Jakarta Propertindo, Melisa Sjach menyebut arahan ini telah disampaikan Anies kelapada Organizing Committee (OC) Formula E Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan arahan yang diterima OC Formula E Jakarta bahwa penyelenggaraan Jakarta E-Prix ditunda," kata Melisa dalam keterangannya, Jumat, 22 Januari.

Melisa bilang, gelaran Formula E yang kini telah ditunda dua kali itu disebabkan kasus COVID-19 di  Jakarta yang semakin meningkat. DKI harus melandaikan kasus terlebih dahulu, sebelum ajang balap mobil ramah lingkungan tersebut dilanjutkan.

"Langkah ini merupakan inisiatif sekaligus respon terhadap masukan dari para pemangku kepentingan guna memastikan keselamatan bersama sebagai prioritas. Alasannya penundaan ini termasuk karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda Ibu Kota," ungkap Melisa.

Namun, Melissa menjamin bahwa commitment fee atau uang panjar yang dibayar tiap tahun kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) tidak hangus. Sehingga, DKI masih bisa melanjutkan gelaran Formula E jika telah siap.

"Dipastikan dana commitment fee tidak akan hilang. Kami akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan FEO untuk melihat kemungkinan penjadwalan ulang pada kesempatan pertama," ucapnya.
Formula E direncanakan digelar pada 6 Juni 2020. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan menunda penyelenggaraan tersebut karena pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. 

Penundaan Formula E tertuang dalam surat Gubernur DKI Nomor 117/-1.857.73. Surat ini ditujukan kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix tanggal 9 Maret 2020.
Meski ditunda, DKI tetap membayar commitment fee tiap tahunnya. Commitment fee dibayar setiap tahun selama lima tahun, dengan dua termin per tahun. Pada Agustus 2019, Pemprov DKI telah membayar termin pertama sebesar 10 juta poundsterling. Kemudian, termin kedua sebesar 10 juta poundsterling juga sudah dibayar pada Desember 2019. 

Sampai akhirnya wabah COVID-19 merebak. Anggaran diutak-atik demi bisa dialokasikan untuk penanganan virus corona. Namun, DKI masih menganggarkan 11 juta poundsterling untuk pembayaran termin pertama pada 2020. Total, ada 31 poundsterling yang telah digelontorkan.

Kemudian, Pemprov DKI juga berencana akan membayar commitment fee pada tahun 2021 sebesar 24,2 juta poundsterling. Pada 2022 akan kembali membayar 26,6 poundsterling, tahun 2023 sebesar 26,6 juta, dan 2024 sebesar 29,2 juta poundsterling. Pembayaran ini tetap dilakukan agar ajang balap lima musim ini bisa ditunda dan dimulai tahun depan.