Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan pemerintah mewaspadai  utang BUMN. Pasalnya, pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan pelat merah.

"Meskipun ini bukan tanggung jawab pemerintah, artinya terpisah, tapi pemerintah tetap waspada karena pemerintah pemilik saham di BUMN, kami cermati ini," ujarnya dalam webinar Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah, Selasa (23/2).

Data Kementerian BUMN mengungkapkan jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya meningkat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya Rp1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp1.393 triliun pada 2019.

Adapun utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai dengan bulan Desember 2020 mencapai 58,08 miliar dolar AS.

Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.000/US$ maka total utang pemerintah tersebut mencapai Rp 813,12 triliun.

Tahun lalu, output perekonomian (produk domestik bruto/PDB) Indonesia di harga nominal mencapai Rp15.434 triliun. Artinya total ULN BUMN Indonesia terhadap PDB mencapai 5,26%.

Total ULN BUMN pada Desember 2020 naik 12,32% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Mengutip cnbcindonesia, terjadi peningkatan ULN BUMN sebesar 0,75% (mom) dibanding bulan November yang hanya tercatat mencapai 57,65 miliar dolar AS.

Oleh karena itu, menurut Yustinus LPI yang kini bernama Indonesia Investment Authority (INA) bisa menjadi penyelamat BUMN mengatasi permasalahan utangnya.

"LPI adalah salah satu solusi bagi utang BUMN ini. Nanti ada restrukturisasi, financing, sekuritisasi. Dimungkinkan ada ruang yang lebih luas untuk pembiayaan. Dibutuhkan pengawasan semua pihak agar pemerintah tetap berhati-hati," jelas Yustinus.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thorir menjelaskan saat ini sudah ada komitmen sebanyak 9,5 miliar dolar AS atau setara Rp 133,69 triliun (kurs Rp 14.000/US$) dana dari lembaga keuangan dunia yang akan diinvestasikan di Indonesia melalui INA.

Kendati demikian Presiden Joko Widodo, menurut Erick, meminta peningkatan modal ini terus dilakukan di tahun ini dan tahun depan.

"Karena itu kemarin kita sudah melakukan roadshow ke beberapa negara dan insyaallah akan ada kabar baik ke depan bagaimana partner kita dari luar negeri bisa percaya pada pertumbuhan dan investasi yang ada di Indonesia," kata Erick yang juga merupakan Dewan Pengawas INA dalam acara The Indonesia 2021 Summit: The Future is Now secara virtual, Selasa (23/2/2021).