Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif merespons rencana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin mengajukan hak interpelasi atas banjir di Ibu Kota.

Syarif mengaku tak heran melihat langkah PSI. "Enggak heran. Tahun lalu kan PSI juga mau ajukan Interpelasi," kata Syarif saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 25 Februari 2021.

Syarif menyatakan partainya tidak akan mengikuti jejak PSI mengajukan hak interpelasi. Menurut dia, proses hak interpelasi cukup panjang dan tidak bisa dilaksanakan PSI sendiri.

Selain itu, ia menilai langkah mengajukan hak interpelasi yang diajukan PSI lebih terlihat bermuatan politis.

Sebab, untuk mengajukan interpelasi perlu diperjelas tujuan hingga substansi mengajukan hak tersebut. "Kalau substansi enggak objektif maka interpelasi percuma," ujarnya.

Syarif menuturkan legislator Kebon Sirih telah membuat panitia khusus banjir 2020. Bahkan kajian pansus banjir tersebut telah diparipurnakan.

"Tinggal itu saja didalami. Kalau kurang lengkap bisa dibikin pansus lagi dengan dasar, rujukan pansus yang kemarin dianggap kurang."

Terpisah, Ketua Dewan Penasihan DPD Partai Gerindra Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,  Mohamad Taufik, menyambut rencana interpelasi tersebut dengan gelak tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong, Kamis (25/2/2021).

Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interplasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait banjir yang terjadi di Jakarta.

Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana. Menurutnya, Anies tidak serius menangani banjir.

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca-berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies," ujar dia.

Justin mengatakan, PSI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dan meminta Anies menjelaskan keseriusan Pemprov terhadap penanganan banjir.

Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta.

"Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," katanya.