Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan hilangnya nama politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus, dalam dakwaan perkara dugaan suap pengadaan paket bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial (Kemensos). Soalnya, dua penyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) yang juga merupakan kader PDIP Juliari Batubara, yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja telah menjalani proses persidangan.

“Hal ini janggal. Sebab, dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama tersebut (Ihsan Yunus) sudah muncul,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Kurnia menyebut, dalam salah satu bagian rekonstruksi yang dilakukan KPK, Harry Van Sidabukke menyerahkan uang dengan total Rp 6,7 miliar dan dua sepeda merek Brompton kepada Agustri Yogasmara selaku operator Ihsan Yunus. Selain itu, penuntut umum juga tidak menjelaskan perihal siapa Agustri Yogasmara yang ada dalam surat dakwaan.

“Padahal, masih dalam konteks yang sama rekonstruksi KPK secara gamblang menyebutkan bahwa Agustri Yogasmara adalah operator dari Ihsan Yunus,” tegas Kurnia.

Kurnia memungkiri, dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) tentu menyasar pada tindak pidana yang dilakukan oleh Harry Van Sidabukke.

“Pertanyaan lanjutannya, apakah memberikan uang miliaran dan sejumlah barang kepada yang diduga sebagai perantara seorang penyelenggara negara tidak dianggap sebagai perbuatan pidana?,” cetus Kurnia.

Oleh karena itu, ICW mengingatkan  Pimpinan, Deputi, maupun Direktur di KPK agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, misalnya melindungi atau menghalang-halangi kerja Penyidik untuk membongkar tuntas perkara ini.

Sekaligus, ICW juga meminta agar Dewan Pengawas mencermati proses alih perkara dari penyidikan ke penuntutan serta pembuatan surat dakwaan untuk terdakwa Harry Van Sidabukke.

“Terakhir, penanganan perkara ini pada dasarnya berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat korban pandemi COVID-19 yang telah dirusak serta diciderai oleh beberapa oknum pelaku korupsi. Maka dari itu, harapan publik tersebut mesti dijawab oleh KPK dengan tidak melakukan tebang pilih dalam menangani perkara ini,” ungkap Kurnia dikutip jawapos.com.

Sementara itu, KPK meminta masyarakat untuk mengawal jalannya persidangan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Sebab kini perkara dua penyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara telah menjalani tahap persidangan.

“Kami mengajak masyarakat mengawasi setiap prosesnya. Surat dakwaan dibuat tentu berdasarkan hasil proses penyidikan,” tegas pelaksana tugas (Plt) Ali Fikri.

Ali menyampaikan, setiap fakta yang muncul di persidangan akan dikonfirmasi kepada saksi yang akan yang dihadirkan ke persidangan. Sehingga masyarakat diharapkan bisa mengikuti jalannya persidangan.

“Fakta hasil penyidikan tersebut akan dikonfirmasi kepada para saksi, terdakwa dan juga barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum sehingga kemudian menjadi fakta hukum,” tandas Ali.

Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar.

Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua pejabat pejabat pembuat komitmen (PPK) Bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Harry dan Ardian didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.