Aparat penegak hukum diminta untuk mengedepankan penyelesaian hukum secara kekeluargaan atau restorative justice dalam kasus pelemparan pabrik rokok yang dilakukan empat ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya tidak sedang berada untuk membela salah satu pihak. Kita harus tetap menghormati hukum. Jangan sampai di kemudian hari ada kejadian seperti itu, langsung kita menjustifikasi bahwa ini salah dan yang itu benar. Kedepankanlah restorative justice," kata anggota Komisi III DPR RI, Sari Yuliati dalam keterangannya.

Anggota DPR RI dari dapil NTB II itu mengaku tersentak dengan kasus yang menimpa 4 IRT tersebut yang kini menjadi viral di media sosial.

Atas keprihatinannya itu, Sari turun langsung mengunjungi mereka yang saat itu masih berada di tahanan Kejari Praya.

Politisi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar mekanisme hukum berjalan dengan baik terhadap para ibu rumah tangga tersebut.

"Saya datang ke rutan, memastikan mereka baik-baik saja. Saya coba menyikapi apa kebutuhan mereka, seperti ada di antara mereka yang membawa serta anaknya karena masih menyusui," katanya.

"Kemudian saya mendengar langsung keluhan mereka terhadap penanganan hukum," ungkap Sari.

Dari kasus ini, Sari meminta agar IRT tersebut mendapatkan haknya, seperti mendapatkan penangguhan penahanan oleh pengadilan. 

Selain itu, Sari juga menyatakan kesiapannya jika yang bersangkutan menginginkan pendampingan menuju proses putusan pengadilan.

"Saya mengawal proses penangguhan penahanan itu dijalani pengadilan. Saya siap jika dibutuhkan untuk pendampingan hingga akhir proses hukum, termasuk biaya yang dibebankan," tegas Sari.

Diketahui, Polri sendiri telah menangguhkan penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) terdakwa kasus perusakan gudang tembakau milik UD Mawar Putra di Desa Wajageseng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Hari ini sudah ditangguhkan, kita juga mendapatkan arahan dari bapak Kapolri untuk memberikan asistensi terhadap permasalahan itu dan sekarang itu sudah ditangguhkan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Rabu (24/2).

Agus menjelaskan kasus itu sebetulnya bukan lagi ranah Polri. Sebab, perkara itu sudah dilimpahkan barang bukti dan tersangka.

"Penahanan bukan Polri ya, jadi penahanan pada saat Polri tidak dilakukan. Tetapi penahanan ketika tahap kedua baru dilakukan penahanan dan hari ini sudah ditangguhkan," ujar dia.

Atas hal tersebut, Agus menjelaskan jika empat ibu yang telah menjadi terdakwa akan diproses untuk menjalani hukuman masa percobaan. "Dan nanti dalam prosesnya akan dilakukan hukuman percobaan, begitu kira-kira prosesnya," kata dia.

Sekedar informasi bahwa masa percobaan adalah di mana terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya namun tidak dikurung di Lembaga Pemasyarakatan (LP), melainkan di daerah sendiri untuk diawasi, dan apabila terpidana melanggar pada masa percobaan tersebut maka dia akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan tanpa sidang terlebih dahulu untuk menjalani hukumannya.