Pada Januari 2021, penerimaan pajak tercatat Rp68,5 triliun, minus 15,3 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu Rp80,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan pajak tersebut baru 5,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang mencapai Rp1.229,6 triliun.

"Penerimaan pajak Rp68,5 triliun itu kontraksi 15,3 persen. Januari tahun lalu penerimaan pajak juga sebenarnya mengalami kontraksi 6,1 persen," katanya secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Tekanan penerimaan pajak, kata Sri Mulyani, disebabkan oleh turunnya penerimaan PPh migas sebesar 19,8 persen dari Rp2,9 triliun menjadi Rp2,3 triliun.

"Karena harga migas kita dibandingkan Januari tahun lalu meski sudah di atas asumsi (APBN), itu masih di bawah kondisi harga minyak di 2020," katanya.

Penerimaan PPh nonmigas, kata dia, juga terkontraksi 15,8 persen menjadi Rp39 triliun. Kontraksi tersebut disumbang turunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 14,9 persen menjadi Rp26,3 triliun.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, realisasi penerimaan bea cukai justru melejit. Per 31 Januari, penerimaan kepabeanan dan cuka mencapai Rp12,5 triliun, naik 175,3 persen dari tahun sebelumnya Rp4,5 triliun.

"Terlihat kenaikan yang sangat tinggi, terutama untuk cukai yang kita mendapatkan Rp9 triliun sendiri dibandingkan tahun lalu bulan Januari yang hanya Rp1,5 triliun, dan juga yang positif bea keluar yang mencapai Rp1,1 triliun yang melonjak sangat tinggi tahun lalu hanya Rp100 miliar," kata Sri Mulyani.