Para pengusaha ibu kota diperkirkan menanggung kerugian sebesar ratusan miliar akibat banjir di akhir pekan lalu. Kerugian dari banjir tahun ini tak seburuk 2020. Kala itu pihaknya memperkirakan pengusaha mengalami kerugian hingga Rp1 triliun. 

Untuk tahun ini, proyeksi pasti sulit dilakukan karena berbagai usaha seperti restoran, pertokoan, dan tempat rekreasi tutup akibat pandemi corona.

"Dengan perubahan ini kami agak kesulitan memperkirakan tapi dari sisi angka kami yakin kerugian tahun ini tidak sebesar tahun lalu masih di angka ratusan miliar," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Senin (22/2).

Dari catatannya, ia menyebut banjir 2021 sebetulnya tidak lebih parah dari 2020. Namun, pada tahun ini ada beberapa lokasi 'baru' yang pada tahun lalu tidak terendam banjir. Namun beruntung, ia menyebut banjir terjadi di akhir pekan.

"Banjir Jakarta pasti akan sangat mempengaruhi usaha di Jakarta, untungnya banjir kemarin di Sabtu. Enggak bisa dibayangkan kalau hari kerja itu makin besar kerugian kami," lanjutnya.

Tanpa adanya banjir pun ia menyebut pelaku usaha sudah kembang-kempis menghindari kerugian. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dan wilayah penyangga lainnya untuk melakukan upaya pengendalian banjir.

Dia berpendapat evaluasi tidak boleh hanya dilakukan oleh Pemprov DKI, melainkan juga oleh daerah penyangga lainnya. 

"Karena bagaimana pun air datangnya dari hulu, Depok dan lainnya ini harus ditingkatkan. Sebaik apapun drainase Jakarta tapi kalau kiriman hulu tinggi akan banjir," katanya dikutip CNNIndonesia.

Selain itu, ia berharap pemerintah akan lebih peka lagi dengan kebutuhan pengusaha, Sarman menyebut para pengusaha ingin program stimulus yang sudah ada seperti restrukturisasi cicilan dan pembebasan pajak kembali diperpanjang.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyebut sejak Kamis-Jumat lalu, terdapat 200 toko, mini market, supermarket, dan hypermarket di luar pusat belanja (mall) yang terdampak banjir DKI.

Akibatnya, ia menyebut pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp15 miliar untuk kedua hari tersebut. Kerugian dihitung dengan dua pendekatan yakni potensi transaksi yang hilang dan kerugian atas kerusakan barang.

Dia menyebut sejak Sabtu (20/2), air sudah berangsur surut dan sebagian ritel sudah mulai beroperasi kembali. Ia mengestimasikan sebanyak 25-30 persen atau sekitar 50-60 toko ritel DKI masih terdampak hingga Senin (22/2).

Roy menilai dari setiap banjir masyarakat dan pelaku usaha lah yang menjadi korban. Pasalnya, kerugian yang diakibatkan harus ditanggung oleh pengusaha, bukan pemerintah.

Terlebih di tengah pandemi, ia menyebut masyarakat sangat dirugikan dari banjir. Mereka yang harus mengungsi menjadi rentan terpapar virus corona karena keadaan di pengungsian yang tak memungkinkan untuk menjaga jarak.

Dia mengaku khawatir akan muncul kluster baru akibat banjir.
"Di aula atau tempat pengungsian itu kan tidurnya dempet-dempetan, jangan sampai 2 minggu lagi ada kluster banjir, kluster akibat pengungsian banjir," ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk membentuk tim kerja penanggulangan banjir seperti Satgas Penanganan Covid-19 yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, K/L terkait, profesional, dan instansi independen seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta auditor independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan adanya satuan kerja, ia menyebut akan terjalin kesepahaman soal apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah banjir ke depannya, apakah itu normalisasi atau naturalisasi.

Dia menilai saat ini masih terjadi polemik atau ketidaksepahaman antara pusat dan daerah dalam menangani banjir tahunan. Karena sibuk berpolemik, akhirnya penanggulangan pun tidak dilaksanakan.

"Kedua, alokasi banjir baik pemerintah pusat dan daerah secara transparan dan riil tidak dipotong," usulnya.

Kemudian, ia menilai pemerintah perlu membuat peta jalan (roadmap) yang jelas dalam menangani banjir. Roy mengatakan lewat satuan tugas roadmap harus segera disepakati dan tidak terus berubah-ubah sehingga penanganan menjadi tidak fokus.

Perumusan juga harus dilakukan sejak dini dan jangan ditunda. Dia menyebut kalau pemerintah tidak mau mengulangi kejadian sama tahun depan, roadmap harus segera dikerjakan meski banjir telah surut.

"Jangan saat musim kemarau pikir hujan masih jauh, setahun hujan tiga kali banjirnya nanti dulu. Nanti-nanti keburu banjir lagi," tutupnya.