Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasukkan sepeda ke dalam daftar harta yang wajib disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2020. Sepeda yang dimaksud merupakan yang digunakan sebagai alat transportasi, olahraga atau hobi.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun instagram resmi mereka. Dalam unggahan yang dikutip Senin (22/2/2021), mereka menyatakan sepeda masuk dengan kode harta 041. "#KawanPajak, jika memiliki sepeda, baik untuk alat transportasi, olahraga, atau hobi, silakan memasukkannya ke dalam daftar harta di SPT Tahunan dengan kode harta 041," tulis DJP, Minggu (22/2/2021).

Saat ini, sepeda adalah salah satu barang kena pajak. Seseorang yang membeli sepeda di toko dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual.

Apabila pembeli membeli sepeda dari luar negeri secara online, negara berhak memungut bea masuk atas sepeda tersebut. Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Setiap barang impor yang bernilai US$3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas imporsebesar 10 persen.

Sementara, untuk sepeda yang dibawa sendiri dari luar negeri oleh pemiliknya, ketentuan diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Dalam beleid itu, barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk alias gratis. Apabila nilai sepeda yang dibeli lebih besar dari US$500 maka pembeli akan dipungut bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pembelian dikurangi US$500. Lebih lanjut, negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak dipungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya kepada pemerintah daerah.

Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Adamsyah Wahab atau Don Adam, menyinggung sepeda Brompton yang pernah dipakai Sri Mulyani. "Kalau Brompton-nya Bu Menteri Keuangan apa sudah masukkan ke daftar SPT-nya atau tidak? Kabarnya itu Brompton dibeli di luar negeri dan diangkut lewat penerbangan Qatar Airways lho," kata Don Adam.

"Konon kabarnya, BM (bea masuk)-nya Brompton tersebut tidak dibayar. Karena barang dengan alamat Jalan Kertanegara 14 sebanyak 2 kardus diambil langsung ADC menteri di Ruang VIP Bandara. ADC mengambil koper dan 2 kardus brompton langsung lewat jalur khusus tanpa BM. Petugas BC (bea cukai) diam saja," sambungnya.

Ia melanjutkan, barang tersebut dibawa dengan menggunakan Qatar Airways pada tanggal 11 November 2019 dari rute penerbangan Washington DC-Doha Qatar-Jakarta. "Pulang dari rapat di Washington. Berangkat tanggal 5 November 2019. Nomor Penerbangan Qatar Airways nya QR-956. Pagi 11 November jam 7.50 mendarat di Jakarta," jelas Don Adam.

Oleh karenanya, ia pun meminta pihak pajak untuk mengecek ada tidaknya pembayaran bea masuk untuk dua sepeda Brompton pada tanggal 11 dan 12 November 2019 yang dikirim ke Kertanegara 14, Kebayoran Baru yang diketahui sebagai kediaman Sri Mulyani tersebut. "Apakah ada pembayaran bea masuk untuk 2 Brompton atas nama orang yang beralamat di Jalan Kertanegara 14 Kebayoran Baru?" tandas Don Adam.

Beberapa waktu lalu, viralnya foto Sri Mulyani bersama suami, Tonny Sumartono menggunakan sepeda Brompton telah diklarifikasi pihak Kementerian Keuangan. "Foto tersebut diambil pada acara Sepeda Santai dalam rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Tahun 2017. Kedua sepeda tersebut tidak dimiliki oleh Menkeu dan suami, tetapi disediakan oleh panitia HORI 2017," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti, Jumat (6/12/2019).