Tol laut yang menjadi program kebanggaan Jokowi kembali dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini, daya saing logistik Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga di tingkat ASEAN.

Berdasarkan data Bank Dunia indeks performa logistik (Logistics Performance Index/LPI) 2018 berada di level 3,15 dari skala 1-5. Indeks daya saing logistik Indonesia berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22).

Untuk memperbaiki kinerja tersebut, distribusi logistik melalui transportasi laut memegang peran penting, mengingat kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan dua per tiga wilayah berupa lautan.

Baik buruknya indeks daya saing ini diukur dari efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik. Hal ini jadi perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

“Rantai suplai makanan merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Umiyatun Hayati Triastuti, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (20/2/2021).

Upaya peningkatan indeks ini, menurut Hayati, perlu dilakukan sehingga transportasi laut perlu dikelola dengan baik guna menunjang perekonomian nasional. Namun saat ini menurutnya upaya tersebut terhambat dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kondisi ini diikuti terjadinya berbagai pembatasan penumpang sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus, serta berimbas pada aktivitas transportasi laut.

“Dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan penanganan khusus berupa peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat,” tandas Hayati.

Keberadaan Tol Laut yang dicanangkan sejak rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diharapkan memperbaiki kinerja logistik. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, mengungkap evaluasi keberadaan Tol Laut.

Menurut Antoni, penyelenggaraan Tol Laut pada masa pandemi cukup positif, sebab mulai berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1 persen.

Selain itu, dikutip Kompas, program tol laut juga berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1 persen.

Ia menambahkan, Tol Laut juga telah memberikan dampak positif bagi penurunan biaya logistik end-to-end dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yaitu sebesar -5,5 persen (rata-rata nasional).

Hal ini diakui pula oleh Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.
Ia mengatakan, program Tol Laut merupakan program yang efisien sebagai sarana distribusi pangan ke seluruh wilayah di Indonesia.

Sistem logistik ini masuk ke dalam cakupan kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) ke depannya.
“Tol laut sangat efektif karena secara rutin dan terjadwal menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP),” ujar Ferry.

Di sisi lain, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja logistik pada sektor transportasi laut melalui pelabuhan.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Kokok Susanto mengatakan bahwa kunci utama meningkatnya kinerja pelabuhan adalah dengan tersedianya infrastruktur yang bagus.

Ia menyebutkan pentingnya kebijakan beberapa stimulus untuk para eksportir, antara lain melakukan early open stake dari semula hanya 3 hari menjadi 5 hari sehingga para eksportir dapat meningkatkan efisiensi sebesar 65 persen.

Stimulus lain bisa berupa empty impor yang semula 3 hari menjadi 7 hari sehingga efisiensi yang diterima para eksportir sebesar 44 persen, serta menurunkan biaya container handling charge (CHC) sebesar 35 persen.

“Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai dan karantina dimana kami menciptakan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di mana biasanya pemeriksaan fisik yang biasanya dua kali, kita paketkan menjadi satu, dan di situ kita hitung efisiensinya 38-49 persen, dan yang terakhir stimulusnya adalah memberikan kebijakan jangka waktu pembayaran mundur 30 hari,” kata Kokok.