Sejumlah titik kawasan Ibu Kota terendam banjir imbas curah hujan yang tinggi sejak Jumat malam, 19 Februari hingga Minggu pagi. Hujan yang terus-menerus turun mengakibatkan sungai-sungai meluap dan menggenangi pemukiman dan jalanan Ibu Kota

Banjir yang kemudian membuat ribuan warga mengungsi dan tak kunjung surut dalam waktu enam jam ini kemudian ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Ahok menyarankan, semua pihak bergerak secara ekstra dan cepat. Bukan hanya Pemprov, kata Ahok, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC, yakni Kementerian PUPR harus segera melakukan normalisasi sungai.

Sementara DKI Jakarta, tekan Ahok, harus membenahi daerah aliran sungai atau DAS. "Namanya iya normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok.

Inilah yang menjadi dasar dirinya kerap melakukan penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai sewaktu masih menjabat di kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Terpaksa kami bongkar, apalagi rumah rumah tanpa ijin dan menduduki DAS," tegasnya.

Dia pun punya jalan keluar bagi Pemprov DKI Jakarta jika melakukan program ini. Salah satunya dengan menyediakan rumah susun. "Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah," ungkapnya.

Komisaris PT Pertamina ini mengatakan, cara ini lebih manjur ketimbang menyuruh masyarakat dengan gaji tak menentu membeli rumah dengan uang muka atau down payment sebesar 0 persen. 

"Disuruh beli rakyat (dengan) gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen jangankan kan DP 0 persen. Kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya," jelasnya.

Jika ini semua dilakukan dengan baik, dia yakin banjir tidak ada lagi di Jakarta. Intinya, Ahok bilang, ikuti saja program yang ada.

Apalagi, program ini bukanlah program milik Joko Widodo atau Ahok. Program tersebut, kata dia, bahkan sudah ada sejak zaman Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.

"Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus mikirkan apa program-program. Karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada," kata Ahok.

Ahok menyatakan, saat dulu menjabat, dirinya melakukan langkah-langkah mengatasi banjir dan kemacetan berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada. Meski tidak populis, misalnya melakukan penggusuran, kebijakan itu tetap dia laksanakan secara profesional.

"Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat," sambung Ahok.

Ahok berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di Ibu Kota bisa dilaksanakan. Jika tidak, pertanyaan yang sama soal bagaimana cara mengatasi banjir Jakarta akan berulang di tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

"Nanti tahun 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta," jelasnya.

Ahok juga menyampaikan rasa simpatinya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang terdampak bencana termasuk banjir.

Dia berharap semua juga berhati-hati karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. "Tetap usahakan prokes (protokol kesehatan) COVID-19," ucapnya.

Ahok sendiri memimpin Jakarta pada periode 2014-2017 menggantikan Jokowi yang dilantik sebagai Presiden RI. Ia dikenal lewat kebijakannya yang kontroversial dan menuai polemik publik. Terutama dalam hal penanganan banjir Jakarta.

Ahok tak segan menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai dan merelokasinya ke rumah susun. Meski demikian, bukan berarti banjir tidak pernah terjadi di era Ahok. Banjir di Jakarta terjadi setiap tahunnya selama Ahok memimpin, terhitung sejak 2014-2016.

Bahkan, di era Ahok banjir tak hanya merendam jalan dan pemukinan, kawasan Istana Negara pun turut terendam banjir pada 2016.