Dari Sungai Liat di Provinsi Bangka Belitung, kabar itu mengguncang kantor bursa komoditi Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) di kawasan Senen, Jakarta. Isinya: polisi telah menyegel 10 lot (1 lot 5 metrik ton) timah batangan siap ekspor milik PT Panca Mega Persada yang berada di gudang PT Tantra Karya Sejahtera. 

Penyegelan timah ilegal itu terjadi pada 11 Oktober 2018. Tim yang turun ke sana langsung dari Bareskrim Mabes Polri dibawah koordinasi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran.

Tak hanya menyegel timah siap ekspor, polisi juga menyita sejumlah peralatan di smelter milik PT PMP. Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah sehingga memenuhi standar. Di sinilah pasir timah diolah menjadi timah batangan sebelum disalurkan ke pembeli. 

Polisi juga menahan bos PT Panca Mega Persada Siaw Sui Thin alias Asui. 

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Muhamad Fadil Imran mengatakan PT PMP diduga melanggar Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 KUHPidana.


Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Muhamad Fadil Imran

Menurutnya, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menampung bijih timah yang berasal dari luar wilayah Izin Usaha Produksi (IUP) yakni dar kolektor bernama Akiong yang berlokasi di daerah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

"Sekarang berkas perkaranya sudah kita kirim ke Kejaksaan, tapi ada petunjuk yang harus kita lengkapi. Dalam waktu dekat kita kembalikan lagi ke kejaksaan," kata Brigjen Fadil ketika ditemui Bizlaw.Id baru-baru ini di kantornya di Jakarta. 

Meski ICDX sempat menyebut yang dilakukan polisi dapat merusak reputasi Indonesia di industri timah, Fadil justru menegaskan yang dilakukannya adalah menyelamatkan potensi kerugian negara. 

"Indonesia ini konon merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Tapi kok dalam bursa timah internasional kita itu sebagai penonton. Padahal kalau timah kita dikelola secara baik, kita bisa ikut menentukan harga. Nah yang menjadi lucu kenapa Singapore dan Malaysia itu mengungguli kita. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Ada apa ini?," kata Fadil. 

Fadil mengatakan, dalam siklus perdagangan timah, ada kewajiban untuk melacak asal-usul timah tersebut apakah bersumber dari pertambangan yang sah atau tidak. Tugas itu selama ini diemban oleh PT Surveyor Indonesia. Entah bagaimana ceritanya, Surveyor Indonesia tampaknya kecolongan dalam kasus PT PMP. Sepekan kemudian, ICDX mencabut sementara kewenangan Surveyor Indonesia dan mengalihkannya kepada Sucofindo yang sama-sama berstatus sebagai BUMN. 

"Padahal, jika itu dilaksanakan dengan benar maka  pendapatan negara juga bisa bertambah. Kalau tidak, negara rugi, lingkungan rusak, masyarakat setempat juga tidak mendapat manfaat maksimal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun, kecuali hanya untuk sekelompok orang," kata Fadil. 


Barang bukti Smelter Timah Ilegal di Bangka Belitung, Selasa (16/10/2018). | Foto: Dok. Baresrkrim Polri

Paskapenyegelan timah milik PT PMP,  bursa timah Indonesia memang sempat terkena imbasnya. Reuters melaporkan, ekspor timah olahan pada bulan Oktober 2018 turun 42 persen dari bulan sebelumnya menjadi 5.109 ton. Dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, turun 33 persen. 

Menurut Fadil, apa yang dilakukan polisi adalah bagian dari memperbaiki sistem. Sebab, kata Fadil, di lapangan juga masih ditemukan ada oknum pemerintah daerah yang mengeluarkan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) palsu untuk perusahaan, yakni dengan melebihkan kapasitas produksi. 

"Kalau Pak Kapolri (Tito Karnavian) mengatakannya hit and fix. Setelah kita melakukan penegakan hukum, kemudian kita perbaiki sistem-sistem yang tidak benar tadi," kata Fadil. 

Fadil menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam menertibkan pelanggaran aturan di lapangan. 

Pada 10 Desember 2018, Direktorat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung menggagalkan upaya pengiriman 207 balok timah batangan yang diduga ilegal. Saat ditangkap, timah itu hendak dimasukkan ke kapal menggunakan truk di pelabuhan Pangkalbalam. Truk berisi 2,5 ton balok timah itu hendak dibawa ke Jakarta. Belakangan terungkap, timah itu milik LZ, seorang oknum polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ER pemilik truk yang mengangkut timah tersebut. 

Keduanya dijerat dengan pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009, tentang mineral dan batubara, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar rupiah.

"Kasus LZ saat ini masih tetap berjalan, LZ pun sekarang masih di tahan dalam sel tahanan Mapolda Bangka Belitung," kata Dir Reskrimsus Polda Babel Kombes Mukti kepada wartawan, Kamis, 10 Januari 2019. 

Pertambangan ilegal di Bangka Belitung memang sudah lama terjadi. Pada 2015, Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Bangka Belitung dan meminta penambangan ilegal ditertibkan. 

"Ini sebenarnya sudah terang benderang. Tinggal lagi mau ditertibkan atau tidak," kata Jokowi saat itu. 

Bangka Belitung memang bertabur pasir timah di hampir sekujur wilayahnya. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, dari luas wilayah 1,6 juta hektare, 1,2 juta diantaranya atau tiga perempat wilayahnya termasuk dalam izin Usaha Pertambangan. 

Namun, 62 persen dari luas daratan Bangka Belitung termasuk katagori lahan kritis. Kerusakan lingkungan telah juga menyebabkan sedimentasi sungai dan 26 kali banjir dalam lima tahun terakhir. 

Meskipun operasi penertiban terus digelar, namun di lapangan, ada saja celah yang dipakai para penambang untuk mengelabui petugas. Sejumlah daerah yang dikenal sebagai tempat pertambangan liar seperti di Jebus Kabupaten Bangka Barat, Sungai Liat, Koba di Bangka Tengah, dan Toboali Bangka Selatan. 

Pengerukan pasir timah tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga di pantai. Untuk penambangan di pantai, mereka menggunakan mesin Kapal Isap Produksi (KIP) untuk menyedot pasir timah. Walhasil, kerusakan lingkungan juga merajalela.  Selain itu, ada 45 ribu nelayan tradisional yag terancam lantaran mengandalkan hidupnya dari hasil laut. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hingga akhir 2018 lalu, pengadilan setempat telah memutuskan sejumlah kasus pertambangan ilegal dengan kewajiban ganti rugi pemulihan lingkungan mencapai Rp19 triliun. 

Penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.

"Kami bersama tim gabungan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatra, POM TNI dan Kepolisian terus berupaya mencegah perusakan hutan dari tambang-tambang ilegal ini," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda.

Senada dengan Yazid, Brigjen Fadil Imran juga menyampakan tekad yang sama. Polisi, kata dia, tidak bisa bergerak sendiri untuk menertibkan pertambangan ilegal yang merugikan negara. 

Setelah polisi gencar melakukan penertiban, kata Fadil, kini pertambangan liar di Bangka Belitung jauh berkurang. Setidaknya, tidak lagi dilakukan secara terang benderang. 

"Bukti sekarang mereka yang maling-maling dari lahan yang bukan miliknya, sekarang berhenti kok mereka. Kami Polri tidak melarang pertambangan, tetapi sesuai ketentuan. Kalau izinnya di lokasi A, ya jangan ambil di lokasi B," kata Fadil. 

Dampak nyata yang terlihat, kata Fadil, pendapatan PT Timah selaku BUMN yang beroperasi di Bangka Belitung kini meningkat tajam. 

"Dari tadinya hanya sekitar 400 miliar, sekarang kalau tidak salah dalam tiga bulan terakhir atau satu tahun terakhir menjadi Rp1,2 triliun. Itu kan luar biasa," kata Fadil.[]