Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, salah satu tujuan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah mendukung pembangunan berbagai infrastruktur oleh pemerintah. Di mana, LPI atau sovereign wealth fund (SWF) dibebani tugas mendongkrak mengalirnya modal ke tanah air. Pembentukan LPI ini tertuang dalam UU Cipta Kerja.

"Kita tidak mungkin hanya mengandalkan instrumen yang terbatas, terutama APBN atau kekayaan negara dipisahkan, yaitu BUMN. Kalau 2 instrumen itu digunakan secara besar, pasti muncul masalah sustainability," jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (1/2/2021).

Ketua Dewan Pengawas LPI ini menilai, di sinilah pentingnya kehadiran lembaga khusus mengurusi soal investasi. Keberadaan LPI ia yakini juga bakal mampu membawa kepastian akan datangnya modal buat pembangunan.

Investor bisa punya opsi saat ingin menanamkan modal ke Indonesia. Terlebih lagi Sri Mulyani menegaskan, kehadiran LPI juga tak menutup pilihan instrumen investasi lainnya. "Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga secara ajeg. Maka kita harus membuat supaya orang harus melihat ada choice untuk itu, tidak hanya dalam bentuk surat utang," kata Sri Mulyani.

"Nanti akan menjadi complementary terhadap LPI, di mana orang mau bawa uang dan mau masuk ke Indonesia dan dia akan bersama-sama investasi. Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan," lanjut Sri Mulyani.

DPR Soroti LPI Anak Manja
Di lain sisi, anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyoroti Sri Mulyani yang terkesan kuat memanjakan mitra LPI. Yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang insentif perpajakan bagi mitra Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Kata Misbakhun, perlakuan ini justru kontraproduktif. Dikhawatirkan, perbedaan perlakuan di bidang perpajakan ini, bakal menjadi disinsentif. Namun demikian, politisi Golkar yang mantan PKS itu, menegaskan dukungan penuh pembentukan LPI sebagai amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "LPI ini kita berikan fasilitas atau karpet merah, full dari sisi perizinan, perpajakan dan fasilitas lain," ujar Misbakhun.

Menurut politisi asal Pasuruan, Jawa Timur ini, insentif itu harus benar-benar memberikan manfaat bagi investasi asing atau foreign direct investment (FDI). Misbakhun mewanti-wanti agar insentif itu tidak menjadi hal mubazir yang tak terpakai. "Kalau belum memberikan manfaat bagi FDI, saya khawatir ini hanya akan jadi fasilitas yang tidak pernah dimanfaatkan," ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menilai mitra LPI akan memperoleh fasilitas berlebih. Hal itu akan membuat FDI yang bermitra dengan sesama swasta bakal menganggap insentif untuk partner LPI sebagai disinsentif. "Orang akan membandingkan kalau dia berpartner dengan swasta tak dapat fasilitas sebanding dengan LPI, ini akan menjadi disinsentif. Ini mengkhawatirkan bagi saya," sambungnya.

Misbakhun mengharapkan adanya kodifikasi insentif perpajakan. Sebab, saat ini insentif perpajakan bertebaran baik di Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan regulasi lainnya. "Ini yang harus diperhatikan sehingga dengan kodifikasi bisa menyatu di satu tempat," cetusnya.