Pandemi COVID-19 yang telah setahun berjalan membuat hidup rakyat kecil terus tergerus. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tabungan di bawah Rp 10 juta mulai melambat, bahkan cenderung menurun.

"Ini artinya ada indikasi yang kuat masyarakat berpendapatan rendah mulai tertekan dan memakan tabungannya," kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS secara virtual, Kamis (28/1).

Maka dari itu, masyarakat berpendapatan rendah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dukungan saat ini diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial.BLT diperlukan agar masyarakat menengah ke bawah dapat berbelanja.

"Utamanya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih dikutip Katadata.co.id menilai simpanan masyarakat di bawah Rp 100 juta yang menurun juga  berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Banyak pekerja harian yang berkurang karena harus membatasi mobilitas," kata Lana dalam kesempatan yang sama.

Jumlah pengangguran yang meningkat mendorong masyarakat menarik dana di perbankan. Penarikan dana di perbankan merupakan satu-satunya pilihan dan tak bisa dihindari masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ekonom Senior Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Maniley mengatakan, BLT cukup sukses menggerakan konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Kelompok tersebut memang mempunyai kecenderungan untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok atas.

Peningkatan permintaan masyarakat juga terlihat dari beragam indikator seperti misalnya indeks penjualan riil, inflasi ataupun PMI Manufaktur yang mengalami perbaikan. Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan retail  secara bulanan pada Desember 2020 meningkat. Kenaikan didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

PMI Manufaktur Indonesia tercatat sebesar 51,3 pada Desember 2020, termasuk yang paling tinggi sepanjang tahun ini, tetapi hanya meningkat tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar 50,6. Sementara inflasi Indonesia secara bulanan (month on month/mom) pada Desember 2020 sebesar 0,45 persen.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tabungan juga perlu diantisipasi dalam kondisi pemulihan ekonomi yang lambat dan potensi masih berlangsungnya Pemutusan Hubungan Kerja. 

"Dalam kondisi yang bisa berubah memburuk sewaktu-waktu,  kelompok ini berpotensi tidak punya biaya cadangan untuk mengantisipasi," kata Yusuf, Kamis (28/1).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 76,7 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya, dana tersebut akan diperlukan untuk tambahan bansos tunai.

Ia pun meminta Kementerian/lembaga melakukan refocusing atau realokasi anggaran seperti tahun lalu. 

"Ini untuk pemihakan karena kasus Covid-19 kemungkinan masih akan meningkat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/1).

Tambahan alokasi anggaran rencananya digunakan untuk bidang kesehatan Rp 14,6 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan penanganan pasien Covid-19 dan biaya perawatan pasien. Kemudian, santunan kematian tenaga kesehatan serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi.

Lalu tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp 36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Selain itu, tambahan anggaran diperuntukkan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp 25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.