Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ingin ambil risiko dalam menghadapi persidangan Habib Rizieq Shihab dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Belasan jaksa itu dikirim agar penanganan perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini bisa dilakukan secara jernih dan objektif.

"Saya telah membentuk 16 jaksa yang akan menyidangkan perkara ini," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana dalam rapat kerja (raker) Komisi III bersama Jaksa Agung (JA) Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.


Korps Adhyaksa, kata Burhanuddin, akan sangat berhati-hati membaca berkas perkara ini. Kejaksaan Agung juga akan mencari petunjuk dan berkoordinasi dengan Markas Besar (Mabes) Polri.

Dia mengatakan ada beberapa perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang sudah dilimpahkan Mabes Polri. Di antaranya, dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Jawa Barat, dan Petamburan, DKI Jakarta.

"Dan beberapa kasus lain lagi yang berkaitan dengan Rizieq," ujarnya dikutip Medcom.id

Rizieq terjerat dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Yakni, kasus akad nikah putri Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 November 2020, dan kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat.

Di samping itu, Rizieq tersangkut kasus menghalangi penanganan wabah penyakit menular di Rumah Sakit (RS) Ummi. Rizieq tidak melaporkan terinfeksi covid-19 ke Satgas Covid-19 pada Rabu, 25 November 2020. Malah, dia menyampaikan  dalam keadaan sehat melalui Front TV pada Kamis, 26 November 2020.

Rizieq terancam dikenakan pasal berlapis, hukumannya terancam lebih berat. Pasalnya, eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu menyandang status tersangka di tiga kasus berbeda.
 
Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, dia dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. Dengan ancaman masing-masing enam tahun penjara dan empat bulan dua minggu.
 
Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Rizieq terancam hukuman masing-masing satu tahun penjara.
 
Sementara itu, dalam kasus penghalang-halangan penanganan wabah, Rizieq dikenakan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Rizieq terancam hukuman masing-masing satu tahun, empat bulan dua minggu dan 10 tahun penjara.