Secara mengejutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku bahwa dirinya adalah penyintas Corona Virus Desease 2019 COVID-19. 

Sekedar pemberitahun, penyintas adalah orang yang mampu bertahan hidup dari wabah seperti COVID-19. Penyintas juga bisa digunakan bagi orang yang mampu bertahan hidup dari bencana, seperti gempa, banjir, dan lain-lain.

Pengakuan tersebut diungkap Airlangga Hartarto saat menjadi donor plasma konvalesen, Senin (18/01/2021). Dimintai tanggapan apakah Airlangga pernah positif COVID-19, Susiwijono Moegiarso, sekretaris Kemenko Perekonomian tak menjawab. Ia hanya menegaskan bosnya sebagai pendonor konvalesen. Padahal sudah jelas, kriteria utama pendonor adalah pernah kena COVID-19.

Setelah jadi pembicaraan, hari berikutnya Airlangga mengakui memang pernah terkena COVID-19, namun kini sudah sembuh.

"Ini adalah ungkapan rasa syukur saya, karena termasuk orang-orang yang mampu bertahan dari serangan COVID-19. Dengan mendonorkan plasma konvalesen, saya berharap bisa menolong pasien COVID lainnya untuk segera sembuh," kata Airlangga, Selasa (19/01/2020).

Airlangga Hartarto kemudian mendorong para penyintas COVID-19 untuk donor darah seperti dirinya. Bersama instansi pemerintah dan Palang Merah Indonesia, gerakan donor plasma ditargetkan menggelinding di level nasional.

Membohongi Publik

Pengakuan Airlangga dianggap telat dan justru telah membohongi publik. Irma Hidayana, koordinator LaporCovid19, organisasi relawan pemantau COVID-19, menilai, cara Airlangga hanya mengumumkan saat sembuh adalah tindakan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab secara moral sebagai seorang pejabat.

"Pak Airlangga bukan contoh pemimpin atau menteri yang baik. Dia tidak memegang prinsip demokrasi ya, sebab tidak jujur, tidak terbuka. Artinya membohongi publik bahwa dia pernah terinfeksi. Ini namanya tidak bertanggung jawab," kata Irma, Selasa (19/01/2021).

Saat ini, pasien positif COVID-19 kerap mendapat stigma, sehingga banyak yang menyembunyikan atau menyangkal penyakitnya. Irma menilai, tindakan Airlangga justru mengukuhkan stigma COVID-19 sebagai aib dan mengendorkan kewaspadaan masyarakat. 

Hal ini bertentangan dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan seperti jujur mengakui bila terkena COVID-19 agar memudahkan pelacakan hingga perawatan.

"Itu pengaruhi tracing. Orang-orang sekitar dia yg mungkin kontak erat kan jadi enggak tahu. Nah ini malah menyengsarakan orang lain," ungkap Irma.

Apalagi posisi Airlangga adalah Ketua Komite Penangulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2020. Tapi pihak Istana Negara justru tidak tahu, Airlangga pernah positif.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengaku, tidak punya kewajiban untuk mengumumkan menteri positif Corona. Bila diumumkan pun harus dari menteri sendiri atau juru bicara kementerian.

"Kami tidak tahu juga kalau positif, kalau saya dan jajaran Setpres tidak tau. Tidak ada pemberitahuan resmi," kata Heru.

Selama pandemi, tercatat Istana Negara baru mengumumkan satu dari tiga menteri yang diketahui positif COVID-19. Tiga pejabat itu yakni Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (sekarang tersangka korupsi benur dan sudah diganti); dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dari ketiganya, Istana hanya mengumumkan Budi Karya Sumadi positif COVID-19 pada bulan pertama pandemi. Edhy Prabowo dan Airlangga justru sebaliknya, mengumumkan sendiri usai sembuh. Kabar Edhy Prabowo positif COVID-19 muncul dari koleganya di DPR RI. Sedangkan positifnya Airlangga Hartarto tak terkonfirmasi meski pada tahun lalu muncul rumor ia positif tapi dibantah oleh sekretaris kementeriannya.

Moeldoko Sebut, Cukup Beberapa Orang yang Tahu
 
Sementara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, pejabat negara seperti menteri tidak perlu mengungkap ke publik jika pernah terinfeksi COVID-19.  

"Kalau terjadi di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan. Agar apa? Agar semua hal yang berkaitan dengan tracing bisa berjalan," kata Moeldoko di kantor KSP, Kompleks Istana, Rabu (20/01/2021).  

Moeldoko beralasan, lingkup kerja para menteri kabinet tidak pernah masuk ke dalam ruang publik yang besar. Sehingga, tak ada keperluan mendesak untuk mengungkap pernah positif COVID-19.  

"Kami-kami ini yang ada di kabinet ya, sangat tahu persis ruang lingkup pekerjaan kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa, dan seterusnya. Yang jelas kita dalam konteks COVID-19 ini tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar ya. Itu karena kita semua juga membatasi," jelas Moeldoko.  

"Berbeda kalau konteksnya ada yang karena berada di tengah-tengah massa yang sangat luas dan sulit dikontrol. Maka ini apa harus diketahui dengan baik," lanjut dia.  

Moeldoko mengatakan, para menteri di kabinet memiliki tugas yang relatif mudah dan sudah diketahui dengan baik. Selain itu, menteri juga memiliki instrumen kesehatan yang setiap saat bisa melakukan tracing.  

Dengan begitu, soal pernah terinfeksi COVID-19 tak perlu diumbar ke publik.  

"Kita punya  kesehatan yang bisa setiap saat diberi tahu untuk melakukan tracing dan seterusnya, dan mudah dikontrol. Jadi dalam konteks ini saya pikir case-nya yang kita lihat," tutup Moeldoko. 

Menjawab tanggapan Moeldoko terkait pengakuan Airlangga Hartarto yang terlambat, banyak netizen mengecam dan mengungkapkan kekecewaannya. Baik terhadap Airlanggga Hartarto maupun terhadap pernyataan Moeldoko. Komentar tersebut mengalir di akun twitter situs pemberitaan Gelora News @geloraco yang mengunggah link berita berjudul 'Moeldoko soal Pejabat Kena Corona: Kalau Menteri, Cukup Beberapa Orang yang Tahu.'

Akun @Bajulburas berkomentar, "Erlangga Hartarto tidak hanya sebagai pejabat publik, tetspi beliau juga adalah Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), tentunya wajib terbuka utk publikasikan dirinya terpaoar Covid-19."

Sementara Rosidin Chandikarama3 dengan akun @RosidinBrawija3 menulis komentar, "Bagaimana dg RS Ummi dan HRS yg lo kejar kejar minta hasil swab test dan pihak RS pun d jadikan tersangka."

"Kalo IB HRS dan keluarga harus dan wajib di publikasikan ya ?" cuit Aisyah_Mutahar melalui akun @AisyahMutahar

Akun @adi_sucipto85 berkomentar, "Mungkin menghindari adanya cluster kementrian."

"Atur saja yg penting IBHRS kena delik, dah gitu aja," tulis Abu Zain Firdaus melalui akun @abi_meisha.