Kepala Staf Presiden Moeldoko mengisyaratkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan pandemi virus corona (Covid-19) dapat diperpanjang. Terlebih tingkat disiplim masyarakat masih rendah.

Sebelumnya pemerintah telah menerapkan PPKM selama dua minggu untuk sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 11 Januari hingga 24 Januari mendatang.

"Case-case yang selama ini berjalan seperti PSBB kan itu menggunakan pertimbangan dua minggu," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1).

Moeldoko bilang PPKM yang berlangsung saat ini akan dipantau dan dievaluasi setelah penerapan selama dua minggu. 

Mantan Panglima TNI itu tak menampik adanya kemungkinan PPKM akan diperpanjang. Hal itu bila target disiplin masyarakat masih belum tercapai.

"Kalau nanti dalam dua minggu itu ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, disiplinnya semakin hari semakin menurun dan seterusnya pasti akan ada langkah-langkah berikutnya yang ya sifatnya sama bagaimana pembatasan itu," terang Moeldoko dikutip Kompas.com.

Sebagai informasi, pada PPKM terdapat perbedaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya. Pada PPKM sektor esensial tetap beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan.

Pusat perbelanjaan akan dibatasi operasinya dan boleh buka hingga jam 7 malam. Sementara makan di restoran akan dibatasi maksimal 25% dari kapasitas.

Tempat ibadah juga akan dibatasi dengan hanya mengisi 50 persen kapasitas. Perkantoran diminta untuk menerapkan 75 persen aktivitas bekerja di rumah atau Work From Home (WFH).

PPKM dilakukan untuk daerah yang terdapat salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Antara lain kasus aktif di atas rata-rata nasional, kasus kematian di atas rata-rata nasional, kasus sembuh di bawah rata-rata nasional, dan rasio ketersediaan tempat tidur perawatan di atas 70 persen.