Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hukuman pidana yang diberikan kepada penolak vaksin Covid-19 berupa hukuman penjara selama paling lama satu tahun atau denda maksimal senilai Rp 100 juta.

Melalui akun Twitter miliknya @nataliuspigai2, Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyatakan rakyat Indonesia yang menolak disuntik vaksin Covid-19 tidak bisa dipidana karena Indonesia belum berstatus lockdown.

"Saya tanya wamen ini sekolah dimana? Ngerti arti kekarantinaan? Kurang baca nie UGM: UU Kesehatan, UU Wabah," kata Natalius dalam akun twitternya Rabu 13 Januari 2021.

Natalius menegaskan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.

"Kekarantinaan itu harus dengan National Address soal entry dan ecit darat, laut dan udara, lock and open wilayah. Pak Jokowi belum umumkan status! jangan ngawur," tegasnya.

Natalius menilai rakyat penolak vaksin Covid-19 tidak bisa dipidana sebab belum ada status resmi.

"Penolakan vaksin tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan jika negara belum umumkan lockdown atau status karantina wilayah," tukasnya.