Pada akhir 2020, Apkasindo sebenarnya sudah melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi. Dalam surat setebal 17 halaman itu, Apkasindo memberikan sejumlah catatan hitam terkait draf RPP yang merupakan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam RPP Ciptaker sektor Kehutanan dan Perkebunan itu, jelas-jelas berlawanan dengan cita-cita UU Ciptakar yang memakmurkan kaum petani. "Sanksi administrasi yang ada di RPP itu sangat tidak berpihak kepada petani kelapa sawit. Mulai dari denda yang tidak masuk akal hingga luasan maksimal kebun petani sawit yang bertentangan dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Di UU 39 itu sebutkan bahwa kebun petani kelapa sawit maksimal 25 hektar. Sementara di RPP disebut hanya 5 hektar yang diakomodir," kata Ketua DPP Apkasindo, DR (c) Gulat Medali Emas Manurung, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Adapun soal sanksi denda yang tak masuk akal tadi dikatakan lelaki 48 tahun ini, bahwa RPP dibuat simulasi rumus bahwa denda yang harus dibayar petani adalah Rp25 juta x lama menguasai lahan dikali luas lahan dikali  volume kayu yang ditebang saat membuka lahan.

"Rumus ini sangat tidak masuk akal dan saya pastikan petani tak akan ada yang sanggup membayar. Nilainya puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah jika menggunakan rumus tersebut. Dan, dari mana pula bisa dipastikan bahwa ada tegakan kayu di kebun yang ditanam petani," kata Gulat.

Yang paling miris bagi Apkasindo, kata Gulat, di RPP itu disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang sudah ditetapkan. "Sementara itu, mayoritas petani sawit justru ada di kawasan hutan yang masih dalam penunjukan, pemetaan dan penataan batas," tuturnya.

Petani sawit adalah investor karena petani  menanam sendiri, memupuk sendiri, memodali sendiri, membuat jalan sendiri semua serba sendiri. Dengan luas kebun petani dalamkawasan hutan seluas 2,73  juta hektar jika tidak diakomodir dalam RPP dalam bentuk pasal khusus maka investasi petani dengan luas 2,73 juta ha tersebut akan hilang sebesar 546 Triliun, termasuk biaya sosialnya.

Belum lagi dihitung kerugian pemerintah untuk menghutankan kembali dan hilangnya potensi Penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 825 Triliun. Jika digabung semua kerugian inventasi ini maka total nya mencapai Rp1.370 Triliun. Untuk kerugian penerimaan negara (Bea Keluar dan Pungutan Eksport) baru dihitung satu tahun, jika umur tanaman masih produktif 10 tahun lagi maka tinggal mengalikan saja.

"UUCK hanya memberikan batas waktu 3 tahun untuk menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan tadi. Kalau persoalan klaim kawasan hutan tadi baru bisa kelar setelah pengukuhan kawasan hutan, kami pastikan waktu 3 tahun itu tidak akan cukup, "tambah Gulat.

Menurutnya, apabila tak terselesaikan maka petani sawit akan terus bermasalah dengan kawasan hutan. Akibatnya, program strategis  Presiden-Wakil Presiden terkait PSR dan ISPO (Program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat dan Sawit berkelanjutan ISPO) tidak akan pernah bisa digapai petani. Ini berdampak secara menyeluruh, sehingga menabrakkan Program Strategis Presiden/Wapres di Bidang Ketahanan Energi, Bidang Sawit berkelanjutan dan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke RPP yang sedang dirancang ini. Terganggunya Hulu (aspek budidaya dan produksi) akan praktis mengganggu hilir (industrilisasi).

"Kita harus mensyukuri anugerah Tuhan kepada NKRI, yaitu sawit dapat tumbuh subur di Indonesia dan menjadi kebanggaan dan penopang ekonomi Indonesia dan sudah teruji saat krisis moneter 1998 dan Covid 19 bahwa sawitlah menjadi penopang ekonomi Indonesia, sebagaimana Pidato Presiden saat Rakernas Pembangunan Pertanian (11-01-2021) tentang ekonomi Indonesia bahwa Sawit adalah tertinggi penyumbang nilai eksport Indonesia," jelas Gulat.

Ia berharap Presiden menegur semua perangkat yang terlibat dalam penyusunan RPP ini. Sebab, UU Cipta Kerja sudah bagus di mana, Apkasindo mendukung penuh. Sayangnya, RPP-nya tidak sesuai dengan harapan besar yang pernah disampaikan Presiden Jokowi di beberapa kesempatan.

"Kami menduga ada niat jahat yang terstruktur, masif dan sistimatis dalam rencana besar Presiden Jokowi memperbaiki sistem regulasi kehutanan dan perkebunan di Indonesia ini yang sudah puluhan tahun sengaja dibiarkan berantakan," tegasnya.

Selanjutnya Gulat menyampaikan, Apkasindo adalah asosiasi petani sawit yang sejak awal mendukung UU Cipta Kerja. Usai di-undangkan DPR, seluruh anggota Apkasindo di 134 kabupaten/kota dan 22 provinsi, mendeklarasikan dukungannya. "Untuk itu kami petani sawit jangan dikhianati Tim RPP UUCK ini, kami jangan dianaktirikan," pintanya.

Satu lagi yang dianggap petani sawit sangat tidak berpihak, kata Gulat, apabila kebun perusahaan terindikasi dalam kawasan hutan lindung, diberi waktu berusaha selama 15 tahun. Namun berbeda perlakuan untuk petani. "Tapi kalau petani sawit di kawasan hutan lindung, harus segera dikembalikan kepada negara," kata auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.

Selain itu, kata dia, Apkasindo keberatan dengan ketentuan Pasal 55 RPP yang bertentangan dengan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Karena mengatur ketentuan proses penyidikan yang sedang berjalan atas dugaan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan hutan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja tetap dilanjutkan, padahal ketentuan Pasal 110B UU Cipta Kerja jelas mengatur kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi adminitrasi.
Sementara, Pakar Perhutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo bilang, justru meminta supaya pemerintah segera membuat pasal torpedo berupa pasal pengakuan sementara atas hak rakyat yang ada di dalam klaim kawasan hutan itu. "Mumpung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kehutanan sedang digodok, bikin saja itu," pintanya.

Kata Sudarsono, hal itu sangat penting agar rakyat bisa segera mengakses sumber daya. "Kalau rakyat itu petani sawit, biar dia bisa mengakses program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," katanya.

Sudarsono mengingatkan supaya otoritas kehutanan jangan sesekali memaksakan langgamnya kepada rakyat yang tidak mengerti apa-apa soal hukum.
"Tak akan kelar-kelar. Ada saja nanti alasannya kenapa lambat. Alasan anggaranlah, inilah. Jangan digantung-gantung nasib rakyat itu," pintanya.

Di sisi lain, Anggota Divisi Riset dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan (RJR), Petrus Gunarso mengatakan, tujuan Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya menyusun UUCK adalah untuk memastikan orang bisa berinvestasi dengan tenang, mudah, murah dan tenaga kerja pun terserap. "Kalau RPP yang disusun menimbulkan kegaduhan, kebun yang tumpang tindih dengan kawasan hutan yang sangat luas, sejatinya juga investasi. Penyelesaian untuk investasi ini perlu dicari," kata Petrus.

Mantan Ketua Forum Kolaborasi Rimbawan Indonesia (FKRI) ini, menyebut, kalau tujuan UUCK itu untuk menciptakan iklim investasi yang lebih positif, melihat besarannya, kenapa bukan investasi rakyat ini saja yang segera  diselesaikan secara elegan?  "Memformalkan dan melegalkan keterlanjuran, sebenarnya penyelamatan investasi juga," katanya.

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung meminta pemerintah jangan menganaktirikan petani kelapa sawit, tapi justru harus dijadikan anak kandung yang paling berbakti.

Sebab kata lelaki 55 tahun ini, selama ini petani kelapa sawit tidak pernah menyusahkan pemerintah, sebaliknya malah petani kelapa sawit sudah terlalu banyak membuat yang terbaik untuk Negara. “Kontribusi petani sawit dalam ekspor sawit Nasional mencapai 41 persen. Tahun 2020, kontribusi petani sawit mencapai USD9 miliar,” katanya.

Angka itu berasal dari pendapatan pemerintah dari ekspor sawit 2020 yang mencapai lebih dari US$20 miliar. "Petani sawit juga menyumbang dana pungutan sekitar 41 persen. Kalau misalnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menghimpun dana Rp15 triliun, 41 persennya berasal dari sawit rakyat," rinci Dosen Pascasarjana Universitas Trisakti ini.

Petani sawit kata Tungkot selalu menyelesaikan persoalannya sendiri, mereka juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. "Ini berarti mereka berjasa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, bukan dengan PP dari UUCK malah yang terjadi sebaliknya," tegas Tungkot.