Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal ekspor benih bening lobster atau benur. Susi mengatakan hanya Megawati yang dapat menghentikan kebijakan tersebut.

"Sekarang hanya Ibu, Ibu Mega yang bisa menghentikan semua yang telah rusak dalam satu tahun terakhir," ujar Susi melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis, 7 Januari 2021.

Megawati sebelumnya dalam sebuah forum virtual mempertanyakan kebijakan ekspor benih lobster. Presiden kelima ini mempertanyakan mengapa benur diekspor ketika seharusnya dibudidayakan di dalam negeri dengan menggunakan teknologi.

Terkait hal itu, Susi Pudjiastuti mengucapkan terima kasih lantaran Megawati telah bersuara. Susi mengaku selama perdagangan benur dibuka, ia merasa sedih dan frustrasi.

"Sudah satu tahun Susi tunggu, Susi sendiri, Susi frustrasi. Jaga Lautan untuk masa depan generasi yang akan datang," ucapnya dikutip Tempo.co.

Lebih jauh Susi juga menyinggung soal kebijakan cantrang, trawl, hingga penangkapan ikan ilegal. Susi berharap Megawati mendukungnya menjaga laut Tanah Air.

"Kawani susi untuk jaga laut Ibu. Larang yang merusak lautan Ibu," ucap bos Susi Air itu. "Hari ini indah untuk Susi," katanya, lagi.

Megawati sebelumnya berbicara tentang kelestarian lingkungan dengan para penerima Kalpataru. Dalam pidatonya, Megawati mengaku sedih karena banyak perilaku manusia yang tak memikirkan ala, termasuk persoalan ekspor benih lobster alias benur.

"Aduh aku tuh kan lihat benur, kan udah halus, anak lobster, kecil, bening dia. Saya mikir, kenapa ya, maksud saya, hanya karena uang kita berikan milik sendiri?" kata Megawati.

Menurut Megawati, perlu ada klasifikasi untuk usia dan ukuran benur jika komoditas itu dijual ke luar negeri. Dia menyayangkan ketentuan itu tak pernah ada selama ini.

"Udah aja biar dia hidup di laut, senang-senang berenang sampai suatu saat ada klasifikasi ukuran yang boleh ditangkap itu," ujar Megawati.

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kembali ekspor benur sejak 2019 pada masa kepemimpinan Edhy Prabowo. Belakangan, ekspor dihentikan setelah Edhy tersangkut kasus korupsi terkait bisnis pengiriman benur dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.