Penerbitan ini merupakan bagian dari implementasi dukungan pemerintah kepada perusahaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Krakatau Steel menandatangani perjanjian OWK dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pelaksana investasi. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim dan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata.   

Berdasarkan perjanjian penerbitan OWK tersebut, Krakatau Steel menerbitkan OWK yang akan dikonversi menjadi saham baru melalui mekanisme private placement. Obligasi ini nantinya akan ditukar menjadi saham baru. Nilai OWK yang diterbitkan oleh Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun dengan masa jatuh tempo (tenor) selama 7 tahun.

Ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Krakatau Steel yang terdampak pandemi Covid-19. Silmy berharap dengan adanya dukungan dana ini, operasional industri hilir dan industri pengguna dapat terpulihkan seperti sedia kala.  "Hal ini juga bertujuan untuk menjaga pasar baja dalam negeri, karena jika pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh produk Krakatau Steel tidak dapat dipasok, maka akan berpeluang dimasuki oleh produk impor," kata Silmy.

Sebagai gambaran, dampak pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir, dan industri pengguna pada awalnya mengalami penurunan sebesar 30%- 50%. Itu terjadi karena rendahnya permintaan serta kemampuan modal kerja yang terbatas.

Pada triwulan I-2020, permintaan terhadap berbagai macam produk baja seperti HRC, CRC, wire rod, baja lapis seng, dan baja lapis aluminium seng mengalami penurunan dengan kisaran sebesar 10-50%. "Akibat penurunan permintaan ini banyak operasional industri baja terpukul dan kesulitan cashflow," kata Silmy.

Apabila kondisi ini berlangsung secara berkepanjangan, maka terdapat potensi produsen hilir dan produsen pengguna menutup lini produksinya karena rendahnya utilisasi produksi. Buntunya, ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan juga masuknya produk impor untuk menggantikan suplai baja domestik.

Silmy menilai, hal tersebut berdampak terhadap semakin tingginya tingkat pengangguran dan juga defisit neraca perdagangan nasional. Industri logam dasar merupakan rumah bagi para pekerja sekitar 827,5 ribu tenaga kerja di Indonesia, dan mengalami rata-rata peningkatan ±3% setiap tahunnya.

Krakatau Steel sebagai penyedia produk baja hulu, membuat industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Krakatau Steel. Dukungan dana pemerintah, akan memberikan fleksibilitas kepada Krakatau Steel untuk membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna. "Membantu melalui perpanjangan siklus pembayaran untuk pembelian bahan baku sehingga dapat memulihkan pasar dan industri," ujar Silmy.

Nasib serupa dialami Garuda Indonesia yang resmi menerbitkan OWK, ditandai dengan penandatanganan perjanjian dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pelaksana investasi. Berdasarkan persetujuan penerbitan OWK, nilainya maksimum Rp8,5 triliun dengan availability period hingga 2027.

Mengacu pada kesepakatan para stakeholder terkait, implementasi pencairan dana OWK yang telah disepakati dalam beberapa tahap. Saat ini pencairan sebesar Rp 1 triliun dengan tenor selama 3 tahun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan, penerbitan OWK menjadi langkah awal yang positif dalam upaya percepatan pemulihan kinerja. Menurutnya, penerbitan OWK ini menjadi momentum tersendiri dalam membangun optimisme outlook kinerja pada 2021 mendatang. "Kami optimistis performa Garuda Indonesia akan semakin dinamis dalam menjawab tantangan industri penerbangan di masa yang akan datang," kata Irfan dalam rilisnya.

Tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, optimisme Garuda Indonesia juga sejalan dengan berbagai upaya strategis yang telah dijalankan dalam memperbaiki kinerja fundamental. Seperti renegosiasi biaya sewa pesawat, relaksasi finansial, efisiensi produksi, hingga restrukturisasi jaringan penerbangan.

Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, dana yang diperoleh dari penerbitan OWK ini akan dipergunakan untuk mendukung likuiditas, solvabilitas, serta pembiayaan operasional Garuda Indonesia. "Tentunya adanya dukungan PEN yang diberikan pemerintah melalui penerbitan OWK ini dapat digunakan hanya sesuai dengan kebutuhan akselerasi pemulihan bisnis Garuda Indonesia secara tepat guna dan proporsional," kata Irfan.

Hingga kuartal III 2020, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan jumlah penumpang yang konsisten, dimana pada Oktober 2020 jumlah penumpang tertinggi selama pandemi yakni sebesar 739 ribu penumpang. Pada periode awal pandemi jumlah penumpang hanya mengangkut sekitar 30 ribuan penumpang per bulan.

“Dengan mempertimbangkan kinerja yang terus menunjukkan pertumbuhan positif serta kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, kami optimistis penerbitan OWK ini akan dapat menunjang fokus akselerasi kinerja secara konsisten," kata Irfan.