Sejak Edhy Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka suap ekspor baby lobster atau benur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020), kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pun harus diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan.

Sejak itu, berbagai spekulasi bergulir. Mengingat bahwa kursi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut semula diisi oleh kader dari Partai Gerindra yang didapat dari hasil rekonsiliasi Prabowo Subianto-Jokowi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, maka banyak yang berpendapat bahwa kekosongan itu juga harus diisi oleh kader Gerindra.

Akan tetapi, karena hingga saat ini ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto belum bersuara serta belum pula menyodorkan satu orang pun untuk menggantikan Edhy Prabowo, maka spekulasi pun mulai bergulir.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu yang turut dikaitkan sebagai partai politik yang akan pengisi kursi Menteri KKP. Namun demikian, kans itu diragukan wartawan senior Hersubeno Arief meski partai pimpinan Zukifli Hasan tersebut kerap mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Sikap PAN belum terlihat secara resmi masuk pemerintahan, tapi mereka mencoba merapat ke pemerintahan, iya," kata Hersubeno dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk 'Kemesraan Prabowo-Jokowi Segera Berlalu?, Kamis (03/12/2020).

Kans tersebut juga sulit didapat PAN karena saat ini Gerindra masuk sebagai partai ketiga terbesar di Indonesia yang memiliki banyak suara. Terlebih ada kepentingan untuk Pilpres 2024, di mana jumlah kursi parpol sangat penting bagi pemerintahan mendatang.

"Apakah momentum ini (penangkapan Edhy) akan digunakan Jokowi mengakomodasi PAN ke dalam pemerintahan? Menurut saya tidak, artinya terlalu mahal dong kursi ini diberikan kepada PAN dan mengurangi jatah Gerindra," tegasnya.

"Jika diberikan ke PAN, saya pikir Gerindra akan berpikir ulang (bertahan di pemerntahan)," ujar Hersubeno Arief.