Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meminta agar Bank Indonesia (BI) bisa berkontribusi lebih besar untuk menggerakan sektor riil. Serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru terutama pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Saya berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kita gulirkan. Berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu para pelaku usaha utamanya sektor UMKM agar bisa kembali produktif," kata Jokowi dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2020, dikutip dari merdeka.com, Kamis (3/12/2020).      

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini mengatakan,  situasi krisis saat ini, seluruh pihak harus mampu bergerak cepat. Sehingga dia meminta agar menjauhkan ego sektoral disetiap lembaga. "Buang jauh-jauh ego sektoral, ego sentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi berlindung di balik otoritas masing-masing," ungkap Jokowi.

Dia meminta agar seluruh pihak agar saling membantu. Dengan gotong royong akan bisa ubah menjadi kekuatan ekonomi baru ditingkat regional hingga global.  "Kita harus berbagai beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global," tandasnya.

Saat ini, pandemi COVID-19 sangat menggangu pergerakan ekonomi. Di mana, kuartal II dan III, pertumbuhan ekonomi nasional memasuki zona negatif, masing-masing minus 5,32% dan minus 3,48% (ypy). Artinya, Indonesia sudah masuk fase resesi ekonomi.

Selain itu, Jokowi gundah akan ledakan pengangguran di era pandemi COVID-19. "Masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di masa pandemi," tegas Jokowi.

Selain persoalan besarnya jumlah pengangguran, dia mengatakan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan, pemerintah dengan penuh kepercayaan melakukan reformasi struktural dan fundamental, termasuk reformasi birokrasi untuk memberikan kemudahan penciptaan lapangan kerja. "Karena itu pemerintah berketetapan hati melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Kita semua tahu posisi nomor 1 di global complexity indeks yang paling rumit di dunia," katanya.

Kondisi-kondisi tersebut yang ditegaskannya melandasi pemerintah semangat untuk menciptakan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Supaya proses perizinan berusaha lebih mudah. "Itulah semangat yang mendasari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, berdaya saing, agar UMKM lebih berkembang dan industri pada tenaga kerja tumbuh dengan pesat," ujar dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengangguran bertambah 2,67 juta orang dari Agustus 2019 menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah angkatan kerja juga meningkat 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Kondisi itu seiring dengan kenaikan penduduk usia kerja sebesar 2,78 juta menjadi 203,97 juta orang.