Penanganan pandemi Corona Vorus Desease 2019 atau COVID-19 di tanah air dinilai belum membaik. Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituntut untuk jujur memaparkan fakta yang sebenarnya terkait penanganan pandemi yang merebak sejak lebih dari 8 bulan yang lalu di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf di Jakarta, Kamis (03/12/2020).

"Saatnya Jokowi berani jujur kepada rakyat bahwa pandemi tidak terkendali," ujar Gde Siriana.

Menurut Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, kondisi pandemi yang belum bisa dikendalikan tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.

Oleh sebab itu, Gde Siriana meminta Jokowi mencopot Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) selaku Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab menurutnya, LBP tidak sanggup menangani pandemi COVID-19 yang terfokus penanganannya di sejumlah provinsi besar terdampak.

"Ini tak lepas dari inkonsistensi dalam kebijakan libur panjang dan Pilkada. Dan sebagai tanggungjawabnya harus berani copot LBP sebagai orang yang ditugaskan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Ini soal kesehatan rakyat," tegasnya.

"Sikap meremehkan (pemerintah) di awal pandemi kini akibatnya fatal. Pandeminya enggak terkendali, ekonomi rakyat juga makin susah," tandas Gde Siriana Yusuf. 

 

RMOL