Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020, diputuskan iuran kelas III peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp42.000. Sebelumnya pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp16.500 per orang setiap bulan pada 2020. Sehingga, peserta hanya membayar iuran sebesar Rp25.500.

Namun dalam Perpres tersebut, pemerintah akan mengurangi subsidi sebesar Rp9.500 per orang mulai Januari 2021. Pengurangan subsidi ini akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan kelas III menjadi Rp35.000 per orang setiap bulan. Kenaikan sebesar Rp9.500 per orang tiap bulan ini, tentu memberatkan para keluarga di Indonesia. Apalagi saat ini, ekonomi masih dilanda resesi. .

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan pengurangan bantuan iuran dari pemerintah kepada peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP, karena sudah sejalan dengan Perpres 64/2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan fiskal APBN Tahun Anggaran 2021.

"Dalam rangka menyeimbangkan support pemerintah melalui APBN, serta kemampuan masyarakat, serta memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih sustainable untuk jangka panjang di Indonesia," jelas Askolani kepada CNBC Indonesia, Selasa (1/12/2020).

Askolani mengklaim, peran pemerintah nyata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam rangka pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara komprehensif.

Sementara, peserta kelas I dan II sudah terlebih dahulu mengalami kenaikan tarif pada 1 Juli 2020 lalu. Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan 2021 yang harus dibayar peserta berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020.
-Kelas I Rp150 ribu per orang
-Kelas II Rp100 ribu per orang
-Kelas III Rp35 ribu per orang

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik lagi tahun depan. Anggota DJSN Muttaqien mengatakan perubahan atas tarif iuran baru akan dilakukan pada 2022 atau dua tahun mendatang.

Pasalnya, rencana implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar rawat inap baru akan dilaksanakan di tahun tersebut. "Untuk iuran 2021 masih akan tetap menggunakan Perpres 64 tahun 2020," ucapnya yang dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (26/11/2020).

Secara umum, Muttaqien menjelaskan layanan berbasis KDK merupakan penyesuaian manfaat JKN yang berupa manfaat medis. Sementara penyesuaian manfaat nonmedisnya berupa implementasi kelas standar rawat inap.

Perubahan manfaat ini lah yang akan mempengaruhi tarif Ina CBGs dan kapitasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi iuran. Namun, Muttaqien memastikan penyesuaian iuran atas layanan berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan implementasi kelas standar juga baru akan dibahas 2021.