Kementerian Keuangan yang bermarkas di Lapangan Banteng geger. Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikritik sebagai 'pengemis utang bilateral'.

Kritik itu dilempar Rizal Ramli soal utang pemerintah. Ekonom senior yang merupakan sosok yang sering mengkritik soal utang pemerintah. Mantan Menko Maritim ini mengkritik utang pemerintah mulai sari bunganya yang mahal, hingga strategi pemerintah dalam mengelola utang. Dia menyebut strategi pemerintah 'pengemis utang bilateral'.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya, @RamliRizal. Tidak tinggal diam, Sri Mulyani dan pihak KSP pun buka suara terkait hal tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan akhir-akhir ini ada orang yang suka membicarakan utang pemerintah. Dirinya pun meminta para pejabat eselon I Kementerian Keuangan untuk menjelaskan ke publik mengenai kondisi utang pemerintah.

Dia meminta khususnya kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk memberikan informasi seminggu sekali mengenai kondisi utang pemerintah.

"Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," kata Sri Mulyani dalam video conference tentang APBN KiTa edisi November, Senin (23/11/2020).

Dalam pernyataan mengenai utang pemerintah, Sri Mulyani tidak menyinggung nama yang mempermasalahkan soal utang pemerintah tersebut.

"Jadi waktu kita sedang menjalankan Perpres jangan kemudian muncul reaksi-reaksi, seolah-olah kita seperti orang yang belum punya rencana. Itu kan semuanya isu dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta Luky untuk menjelaskan defisit APBN 2020 yang sudah dilebarkan ke level 6,34 persen beserta strategi pembiayaan pemerintah di tahun 2020. Bahkan, dia minta agar rincian penerbitan utang pemerintah juga bisa disampaikan ke publik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bahkan mengatakan utang semua negara mengalami peningkatan, tak hanya Indonesia. Utang setiap negara terus meningkat karena pandemi virus Corona.

Ia mencontohkan, untuk negara-negara G20, jumlah utang meningkat rata-rata mulai dari 30% hingga 50% karena krisis yang disebabkan oleh pandemi.

"Untuk G20 terlihat mereka rata-rata utang selama ini sebelum krisis kemudian 100 persen dari GDP, sekarang melonjak ke 130 persen, untuk emerging country rata-rata 50 persen GDP dan naik ke 50-70 persen," katanya.

Sementara untuk total utang Indonesia sendiri tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun.

Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB. Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian dikitip detik.com sendiri langsung membantah pernyataan Rizal Ramli. Dia bilang, bunga surat utang saat ini menurun.

Bahkan, Donny menegaskan kebijakan pembiayaan utang diambil untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang saat ini terdampak hebat oleh pandemi COVID-19.

"Surat utang bunganya justru turun. Kedua, kebijakan utang bukan untuk bayar bunga utang tapi untuk pemulihan ekonomi nasional, itu pun masih proporsional," kata Donny.

Dengan kondisi seperti sekarang, Donny menegaskan, pemerintah bukan mengemis melainkan mengambil kebijakan pembiayaan utang dengan kalkulasi yang matang.

"Pemerintah berutang dengan penuh kalkulasi, tidak mengemis-ngemis," ungkapnya.