Masih segar dalam ingatan, pertengahan Mei lalu, PGN memiliki pengurus anyar. Di mana, Suko Hartono dipercaya menjadi Direktur Utama PGN. Dan, Direktur Infrastruktur dan Teknologi dijabat Redy Ferryanto, Direktur Keuangan dijabat Arie Nobelta Kaban, Direktur Komersial dijabat Fariz Azis, Direktur SDM dan Umum dijabat Beni Syarif Hidayat, dan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis dijabat Syahrial Mukhtar.

Empat bulan berselang, alih-alih mampu mendongkrak performa perusahaan, jajaran direksi baru di bawah Suko Hartono justru bikin turun penerimaan. Di mana, PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,15 miliar, atau setara Rp31,51 triliun. Jika dibandingkan September 2019, capaian tersebut anjlok cukup dalam yakni 23,49%.

Atas realitas inim Arie Nobelta Kaban, Direktur Keuangan PGN, berkelit. Dia menyebut triple hit memantik penurunan pendapatan BUMN sektor gas bumi ini. Apa yang dimaksud triple hit? Ada tiga hal yang membuat bisnis PGN terhimpit yaitu pandemi COVID-19 yang belum berujung, pelemahan harga minyak dan gas dunia, serta belum stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Triple shock tersebut berpengaruh kepada bisnis PGN yaitu demand terhadap gas bumi, sektor hulu yang tergantung pada market terutama harga minyak dan gas serta harga LNG," ungkap Arie, Jumat (27/11/2020).

Lalu bagaimana dengan laba perusahaan? Ternyata, sami mawon. Hingga September 2020, PGN membukukan laba US$53,3 juta. Bak bumi dengan langit jika disandingkan dengan laba September 2019 yang mencapai US$129,11 juta. Penurunannya cukup tajam hingga 58,72%.

Sedangkan posisi kas dan setara kas per 30 September 2020, mencapai US$1,19 miliar. Posisi ini lebih baik dibandingkan posisi per 31 Desember 2019, yaitu sebesar US$1,04 miliar.

Meski merosot, lanjut Arie, manajemen PGN optimis bisa memenuhi kewajibannya dengan baik. Modalnya adalah current ratio per 30 September 2020 sebesar 268%, lebih tinggi jika dibandingkan current ratio per 31 Desember 2019 sebesar 197%. Di mana, pendapatan PGN selama ini masih ditopang penjualan gas. "Hingga akhir tahun, kami berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan tetap disertai dengan efisiensi dari sisi biaya, sehingga di akhir tahun diharapkan kinerja keuangan menjadi lebih baik," pungkasnya.

Sementara, pengamat energi Komaidi Notonegoro mengatakan, murahnya harga gas melahirkan ketidakjelasan pasar yang berdampak kepada meningkatnya return of investment (ROI) dari proyek pembangunan infrastruktur gas bumi menjadi lebih lama. "Sebab, ya itu tadi, semakin rendah harga gas, maka semakin tipis margin yang bisa didapat pengembang. Ini yang akan menyulitkan pelaku usaha sulit membangun infrastruktur baru," kata Komaidi, Sabtu (28/11/2020).

Kata Komaidi, murahnya harga gas di tengah pandemi Corona, belum memberikan dampak signifikan terhadap industri pengguna gas. Sebab, volume produksi mereka tidak beranjak. Karena, saat pandemi COVID-19, industri mengalami kelesuan akibat rendahnya permintaan. "Tujuannya Baik (penurunan harga gas), tapi momentumnya enggak dapat," imbuh Komaidi yang menjabat Direktur Eksekutif Reforminer Institute.

Menurutnya, penurunan harga gas yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian ESDM belum tepat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam perpres tersebut, pemerintah menetapkan harga gas bumi yang sebelumnya tujuh dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU) diturunkan menjadi enam dolar AS per MMBTU.

Pada 6 April 2020, Menteri ESDM merilis Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Pasal 3 ayat 1 peraturan itu mengatur harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) ditetapkan sebesar enam dolar AS per MMBTU.

Ada tujuh sektor industri yang dapat harga khusus dari kebijakan tersebut, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan industri sarung tangan karet. Sebagai dampak kebijakan itu, bagian pemerintah dari penjualan migas di hulu dipangkas sekitar dua dolar AS per MMBTU.

Menurut Komaidi, kebijakan pemerintah memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu di level enam dolar per MMBTU bisa jadi bumerang jika tidak didukung insentif bagi pengembang infrastruktur gas bumi. Karena, dengan margin yang terbatas, perusahaan akan lebih memilih risiko terendah, yaitu mengelola infrastruktur yang sudah jelas pasokan dan pasarnya.

Komaidi menambahkan akan sangat berat jika memaksa perusahaan yang marginnya dipangkas oleh kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur gas bumi. Kecuali, ada insentif yang memberikan solusi bagi pengembang infrastruktur bahwa bisnis mereka tetap sehat ketika ekspansi. "Kalau investor melihat investasi di tempat lain, misalnya, bisa dapat IRR 12 persen, sementara di infrastruktur gas bumi IRR-nya lebih rendah, maka tidak akan ada investor yang mau berinvestasi untuk mengembangkan infrastruktur gas," papar dia.

Dengan melambatnya pengembangan infrastruktur gas, pada akhirnya target pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik sulit terealisasi karena infrastrukturnya tidak tumbuh. Pembangunan infrastruktur gas bumi memang memiliki risiko yang besar. Selain faktor ketersediaan pasokan, penyerapan gas oleh konsumen juga menjadi risiko bagi pengembang infrastruktur gas bumi. Sementara, biaya pembangunan infrastruktur gas sangat mahal.

Banyak infrastruktur gas yang telah dibangun gagal dioptimalkan karena tidak adanya pasokan dan pasar yang seimbang. Kemudian, yang terjadi kemudian pengembang infrastruktur gas harus menanggung biaya yang mahal. Kondisi ini yang membuat sedikit sekali perusahaan swasta yang mau membangun infrastruktur gas bumi.

Di sisi lain, menurut Komaidi, kebijakan harga gas enam dolar AS terbukti menguntungkan sejumlah perusahaan swasta. Perusahaan keramik yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan kenaikan laba bersihnya sejak harga baru gas bumi itu diterapkan. Misalnya, laba bersih PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) pada kuartal III 2020 naik 38,31 persen menjadi Rp221,5 miliar dibandingkan periode sama 2019, sementara hingga kuartal III 2020, naik 38,31 persen secara tahunan.

Kenaikan laba itu terjadi saat pendapatan turun 1,1% menjadi Rp1,61 triliun. Pengatrol utamanya adalah terpangkasnya beban pokok penjualan sebesar 6,6% menjadi Rp1,12 triliun.