Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan gerak cepat membenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keputusannya menyetop sementara izin benih lobster.

Penghentian sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL) dikeluarkan pada Kamis (26/11/2020). Penghentian sementara ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan penghentian sementara penerbitan SPWP berdasarkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini hari ini.

Dalam surat edaran itu dijelaskan alasan penghentian guna memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, juga dalam rangka mempertimbangkan proses revisi peraturan pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

Tidak hanya itu, Luhut juga mengumpulkan pejabat KKP diantaranya Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB. Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada  Kamis (26/11).

Dalam kesempatan tersebut, Luhut pun meminta agar jajaran KKP tetap memastikan pekerjaan di Kementerian tetap berjalan dan tidak menghentikan program-program yang dianggap baik.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," ujar Luhut seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).

Lebih lanjut, sebagai Menteri KKP Ad Interim, Luhut pun dijadwalkan akan menggelar rapat dengan seluruh eselon 1 dan 2 pada Jumat (27/11).

Luhut sudah meminta  Sekjen KKP untuk menyiapkan berbagai isu yang masih tertunda yang perlu diputuskan oleh menteri KKP Ad Interim.

“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri," ujar Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Penunjukan tersebut disampaikan lewat surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)

Hal ini berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang  menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

KPK menangkap Edhy Prabowo bersama istrinya sesaat pulang dari tugas kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Edhy ditangkap bersama dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu (25/11) dini hari, di Bandara Soekarno-Hatta.