Adalah Basuki Hadipurnomo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) begitu menjiwai pekerjaannya. Pria asal Solo ini, lebih memilih banyak bekerja ketimbang bicara. Percis bosnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun depan, Menteri Basuki bertekad memaksimalkan belanja di kementeriannya. Termasuk menjalankan 1.900 tender proyek dimuka.
 
Menurut dia, langkah percepatan pelaksanaan ribuan tender ini akan bisa menggenjot belanja modal pada masing-masing proyek kegiatan. Diharapkan bisa mempercepay pemulihan ekonomi nasional. "Jadi sudah ada sekitar 1.900 kegiatan yang sudah mulai dilakukan tender dini. Di mana 1.900 paket kegiatan itu juga sudah masuk ke sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)," ujar Basuki dalam acara konstruksi Indonesia 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Basuki menjelaskan, pelaksanaan lelang dini bagi ribuan paket kegiatan itu memang untuk mempercepat aspek belanja modal, dalam rangka mendukung program PEN. Pasalnya, belanja pemerintah yang dalam hal ini berarti pengadaan barang dan jasa di masing-masing paket kegiatan tersebut. "Kemudian hal ini salah satu aspek yang ikut menopang perekonomian nasional di masa pandemi," ungkap dia.

Apalagi, sektor investasi belum bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional, sementara tingkat konsumsi masyarakat pun masih rendah karena masih dihantui pandemi Covid-19. "Kita bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 atau bahkan mungkin di kuartal IV-2020 ini, di mana hanya belanja pemerintah saja lah yang menopangnya," jelas dia.

Dia menambahkan, apabila pelaksanaan tender dini di masing-masing paket kegiatan itu benar-benar bisa mempercepat belanja modal, maka hal itu diharap mampu memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional.
"Sebab dengan kenaikan 15% saja pada aspek belanja pemerintah, hal itu dipastikan juga akan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi -3%," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran infrastruktur 2021 hingga mencapai Rp414 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR akan mendapat porsi sepertiganya, yakni sekitar Rp150 triliun.