Proses kepulangan Pemimpin Tertinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyita perhatian banyak pihak. Selain melanggar protokol kesehatan (prokes) Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, kepulangan Rizieq Shihab membuat Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) takjub karena disambut ribuan massa. 

Di sisi lain, fenomena kepulangan Rizieq Shihab juga menunjukkan jika aspirasi pendukungnya di negeri ini tak bisa terkanalisasi pada ormas atau parpol Islam. JK khawatir, gerakan Rizieq Shihab dan pendukungnya bisa  jadi gerakan radikal.

Politisi senior dan juga pengusaha ini, belakangan jadi perhatian karena menyatakan kegamuman JK terhadap Rizieq Shihab dan kekosongan kepemimpinan dengan munculnya fenomena Habib Rizieq Shihab.

Orang dekat JK, Hamid Awaluddin, menceritakan saat Rizieq Shihab tiba di bandara dan penyambutan begitu luar biasa, JK mengaku takjub. Saat HRS tiba di bandara, JK mengajak diskusi Hamid dalam satu ruangan di kantor PMI.

Dalam diskusi itu Hamid menceritakan JK merasa fenomena penyambutan Rizieq Shihab itu menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan di ormas dan parpol Islam, yang tidak bisa mewadahi aspirasi para pendukung Imam Besar FPI tersebut.

“Beliau bilang karena itu kita harus bicara pada parpol dan ormas Islam, kenapa ada gerakan massa ini. Jangan-jangan aspirasi mereka tidak ada tersalurkan pada parpol dan ormas Islam,” ujar Hamid dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (23/11/2020).

Selain itu, dalam diskusi itu, JK khawatir jika gerakan Rizieq Shihab ini tidak terwadahi aspirasinya maka bisa menjadi gerakan radikal.

“Dia mengatakan bila tidak ada upaya serius pertemukan, ini bisa jadi gerakan radikal. Kalau tidak serius, gerakan ini bisa jadi gerakan radikal,” ujar Hamid meniru ucapan JK.

Hamid memahami kekhawatiran JK itu, sebab mantan wakil presiden dua kali itu melihat riwayat dinamika belakangan ini yang terjadi.

“Jadi sederhana (gerakan HRS jadi gerakan radikal) kalau melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini kan cenderung intoleransi. Beliau sangat konsen jangan sampai gerakan ini jadi gerakan radikal,” kata Hamid.

Soal tudingan dari Istana gerakan Rizieq Shihab provokatif, mantan Menkumham itu mengakuinya. Untuk itu, kalau memang ada bukti Rizieq Shihab melanggar hukum maka langsung ikuti saja proses hukum yang berlaku.

“Kalau saya melihat Habib Rizieq itu banyak memang idiom yang provokatif, sifatnya menghasut sehingga pandangan Jury (Deputi Kantor Staf Presiden) bisa dibenarkan, bahwa ada kegiatan Habib Rizieq yang ditafsirkan provokatif. Saya sendiri saksikan pidato Habib Rizieq, pakai idiom yang macam-macam, ada ujaran kebencian orang tertentu,” tutur Hamid.

Dalam kesempatan ini, Hamid juga berpendapat, tak seharusnya TNI terlibat dalam penurunan baliho Rizieq Shihab. Tugas pencopotan baliho cukup dilakukan oleh aparat Satpol PP dan kepolisian.

“Kalau menurut saya, terkesan sekali berlebihan eksesif yang dilakukan TNI. Itu kan tugasnya polisi dan polisi kita masih mampu melakukan itu. Terus terang ada kesan eksesif ketika TNI menurunkan baliho dan gambar Habib Rizieq. Itu masih bisa dilakukan polisi,” katanya.

Hamid menilai manuver yang dilakukan Pangdam Jaya Mayjend Dudung Abdurachman dalam pencopotan baliho Habib Rizieq adalah demi ketertiban masyarakat.

“Apa yang dilakukan TNI semata-mata bapak Pangdam Jaya itu exiting untuk menegakkan tertib sosial, antara lain kalau menurunkan baliho Habib Rizieq bisa kurangi risiko pengerumunan massa,” pungkasnya.