Sebut saja China atau Tiongkok yang menytakan berhasil menggerus kemiskinan di seluruh wilayahnya. Padahal, wabah Corona atau COVID-19 diketahui pertama kali menyerang Wuhan, China. Namun kini, sembilan wilayah miskin terakhir, yang semuanya terletak di Provinsi Guizhou, dinyatakan naik kelas. Alias terbebas dari zona kemiskinan absolut.

Hasil penelitian dari lembaga pihak ketiga, Senin (23/11/2020), menunjukkan, kemiskinan di sembilan wilayah itu telah berkurang hingga nol persen. "Tingkat kepuasan di antara penduduk tercatat lebih dari 99 persen," ujar Li Jian, direktur kantor pengentasan kemiskinan dan pembangunan provinsi tersebut, dalam sebuah konferensi pers.

Menurut Li, pendapatan tahunan rata-rata warga miskin di sembilan wilayah itu telah meningkat menjadi CNY 11.487 (sekitar Rp 24,7 juta), jauh di atas garis kemiskinan nasional yang berada di angka CNY 4.000.

Seperti diktehui, pemerintan China sangat serius dalam memerangi kemiskinan absolut. Pada akhir 2019, 52 wilayah di Negeri Panda tersebut masih tercatat dalam daftar kemiskinan. "Menghapus seluruh wilayah yang terbelit kemiskinan dari daftar itu mengindikasikan bahwa Tiongkok telah menuntaskan isu kemiskinan ekstrem yang berlangsung selama 1.000 tahun," kata Gao Gang, peneliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Guizhou.

Gao menyebut, China kini telah memasuki tahap pembangunan baru. Dalam tahap pembangunan baru itu, lebih banyak upaya vitalisasi di kawasan pedesaan harus dilakukan untuk mengonsolidasikan pencapaian dalam pengentasan kemiskinan. Kalau China mengklaim berhasil memberantas kemiskinan, beda nasib dengan Indonesia yang disebut-sebut negeri 'gemah ripah loh jinawi.'.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya gejala bertambahnya kemiskinan. Dari semua satu digit, kemungkinan naik menjadi dua digit. Pemicunya, Sri Mulyani menyebut adanya pandemi COVID-19. "Seandainya tidak terjadi Covid sebenarnya kita memproyeksikan jumlah kemiskinan Di Indonesia akan menurun di bawah 9 persen yaitu 8,9 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (23/11/2020).    

Dalam upaya merespon peningkatan peningkatan kemiskinan, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Diantaranya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang di dalamnya terdapat bantuan jaring pengaman sosial.

Dengan program tersebut, Bendahara Negara itu mengklaim tingkat kemiskinan bisa kembali ditekan. Dan kini berada di level satu digit kembali. "Akibat covid maka kenaikan dari jumlah kemiskinan sebetulnya mencapai 10,96 namun dengan adanya perlindungan sosial bantuan sosial maka kita bisa menurunkan dampak buruknya dari yang seharusnya 10,96 persen menjadi 9,69 persen," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Dia menambahkan, dampak pandemi ini juga membuat angka pengangguran semakin melebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angka pengangguran meningkat menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020. Angka ini lebih besar jika dibanding posisi sama tahun 2018 dan 2019.  "Dari sisi total jumlah orangnya yaitu dari 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta atau tingkat pengangguran kita naik dari 5,23 persen ke 7,07 persen," katanya.

"Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya covid adalah 2,6 juta tambahan. Ini adalah tantangan yang harus kita juga tangani akibat dari covid yang luar biasa," tambah Sri Mulyani.