Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., segera mencairkan pinjaman untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN), senilai Rp19,65 triliun pada pekan ketiga November 2020. 

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini tengah menjadi konsentrasi pemerintah di tengah pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 yang sudah menghancurkan banyak sektor ekonomi di Indonesia.

Kelima BUMN tersebut antara lain, Garuda Indonesia dengan nilai pinjaman Rp8,5 triliun, Kereta Api Indonesia dengan pinjaman sebanyak Rp3,5 triliun, Krakatau Steel sebanyak Rp3 triliun, Perumnas Rp650 miliar, dan untuk PTPN dengan nilai pinjaman sebanyak Rp 4 triliun.

Sementara dana talangan untuk PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp10 triliun belum dirincikan jelas waktu pencairannya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, beberapa peraturan pemerintah terkait pinjaman hingga Penyertaan Modal Negara untuk beberapa BUMN masih disusun. 

"Jika sudah selesai diharapkan segera terealisasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Senin (09/11/2020) lalu. 

Sementara, katanya, untuk pencairan PMN akan dilaksanakan pada pekan pertama November hingga pekan kedua Desember. PMN akan diberikan untuk Hutama Karya Rp 7,5 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Rp 500 miliar, dan PPA Rp 5 triliun. 

Sri Mulyani menyebutkan PP penambahan PMN untuk HK, BPUI, ITDC, dan PNM sudah hampir selesai. Saat ini, RPP sedang dalam tahapan akhir penetapan.

Adapun pembiayaan korporasi yang sudah terealisasi per 4 November 2020 hanyalah penjaminan korporasi. Realiasi tersebut melalui pembayaran imbal jasa penjaminan Rp 945 juta dan dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa progress pembiayaan korporasi telah terealisasi Rp 2,001 triliun. 

"Angka itu 3,2% dari pagu Rp62,22 triliun," pungkasnya.

Dengan cairnya dana dari PEN tersebut, PT Perkebunan Nusantara (Persero) bisa bernapas lega. Pasalnya, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Kementerian BUMN memang sudah berencana memberi bantuan berupa dana talangan senilai Rp4 triliun untuk PTPN sebagai bagian dari program PEN.

Saat itu, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menuturkan dana talangan diberikan sebagai modal kerja untuk PTPN. 

"Untuk menghidupkan kembali plasma yang ada di PTPN," kata Arya Sinulingga pertenghan Juni 2020 silam.

Menurut Arya Sinulingga, banyak kebun plasma, salah satunya plasma sawit yang menghadapi penurunan permintaan ekspor akibat pandemi. Kondisinya diperparah dengan turunnya harga minyak sawit mentah. Bantuan tersebut diharapkan berimbas pada petani pula.

Lebih jauh Arya Sinulingga menjelaskan, pemberian dana talangan yang disiapkan pemerintah tak berbentuk uang tunai. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan jaminan kepada lembaga pembiayaan agar perusahaan pelat merah dapat mengambil kredit. Dana dari pihak ketiga itulah yang akan dimanfaatkan BUMN kemudian.

Selain untuk menggenjot produksi plasma sawit seperti yang disebutkan Arya Sinulingga, banyak masalah lain yang tengah dihadapi oleh PTPN. Terbaru terkait tuntutan Pensiunan PTPN agar Santunan Hari Tua (SHT) yang diakui mereka belum dibayar oleh PTPN VIII. 

Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara Jabar Banten (FKPPN Jabban) menyampaikan aspirasi mereka tersebut di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (18/11/2020).

Peserta aksi yang rata-rata berusia paruh baya itu menuntut agar SHT mereka segera dibayarkan. Sebelumnya, peserta aksi berjalan dari Pusdai Kota dan berjalan ke Gedung DPRD Jabar dengan membawa spanduk aspirasi.

"Tolong pak dewan, tolong Anda sebagai perwakilan kami, mohon bisa menyampaikan kepada perusahaan untuk membayarkan hak kami," ujar salah seorang orator.

Salah seorang peserta aksi, Isur (55) mengatakan sejak tahun 2017, SHT yang sedianya harus diterima purna karya dari PTPN VIII tak lagi diberikan. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya uang SHT yang rata-rata mencapai puluhan juta Rupiah itu cair dalam waktu satu bulan.

"Sudah mau empat tahun berjalan tapi belum juga dibayarkan oleh perusahaan. Sekarang saya bingung, uang pensiun juga sebulannya hanya Rp 200 ribu," kata Isur. Ia menjadi pemetik teh di perkebunan teh Rancabali, Kabupaten Bandung.

Manah (55) hanya bisa mengandalkan uang dari hasil keringatnya menjadi buruh tani di wilayah Purbasari, Pangalengan. Uang sebesar Rp 30 ribu dari hasil kerja kerasnya selama bekerja dari pagi hingga sore ia gunakan untuk makan dan menyekolahkan cucu-cucunya.

Masa pensiun yang rencananya akan ia nikmati dengan memiliki rumah sendiri, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, uang Santunan Hari Tua (SHT) yang seharusnya diterima janda beranak tiga itu tak kunjung diterimanya dari PTPN.

Sebenarnya, Manah memiliki uang pensiunan yang diberikan perusahaan sebesar Rp 200 ribu perbulannya. Namun, uang tersebut hanya cukup untuk memenuhi biaya sekolah cucunya yang baru menginjak bangku SMP. Alhasil ia harus kembali ke ladang.

"Untuk air untuk lauk pauk tidak ada, kadang-kadang makan nasi garam tidak ada bantuan dari pemerintah atau bansos. Sama suami sudah cerai 10 tahun yang lalu. Rencananya kalau sudah turun uang STH-nya, mau dipakai untuk mengkredit rumah dan uang sehari-hari. Masih banyak yang belum punya rumah sendiri, ada yang tinggal di rumah dinas milik perusahaan. Itu pun rumahnya juga sudah tidak layak huni, tapi setidaknya setelah bekerja 35 tahun ingin memiliki rumah," katanya.

Dari data yang berhasil dihimpun redaksi dari FKPPN Jabban, pensiunan PTPN VIII yang belum mendapatkan SHT pada tahun 2017 sebanyak 1.269 orang, kemudian pensiunan pada tahun 2018 sebanyak 1.302 orang dan pensiunan tahun 2019 sehanyak 1.382. Total ada sekitar 3.952 purna karya yang belum dibayarkan SHT-nya dengan nilai pembayaran sebesar Rp200.463.008.821.

Penurunan produksi plasma sawit dan SHT para pensiuan yang belum dibayarkan, hanya sebagian kecil dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh PTPN. Sengketa lahan yang tak kunjung usai, konversi, pemanfaatan lahan tidur, dan permasalahan lain. Diharapkan, pinjaman RP4 triliun yang dikucurkan pemerintah dari dana PEN bisa membuat PTPN bernapas lega. Setidaknya demikian! 

Sempat disorot Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar yang mempertanyakan urgensi pemberian dana talangan, mengingat PTPN merupakan sepenuhnya adalah milik BUMN, Direktur Utama PTPN III M. Abdul Ghani tak menjawab spesifik saat ditanya mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar dana talangan. Dia hanya memastikan transformasi perusahaan yang sudah berjalan bisa meningkatkan operasi. 

"Termasuk memastikan pemenuhan seluruh kewajiban perusahaan," katanya.