Kendaraan taktis milik pasukan elite Koopsus Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlihat melakukan konvoi mendekat markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat. Kendaraan taktis tempur dalam berbagai video yang viral itu menegaskan tulisan Koopsus. Sejumlah kendaraan taktis itu pun sempat berhenti di depan markas FPI.

Untuk diketahui, Koopsus merupakan pasukan elite dari 3 matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasukan elite ini baru dibentuk pada 2019 dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019. 

Selanjutnya juga viral video yang menampakkan sejumlah personel berbaju loreng menurunkan baliho-baliho bergambar Pemimpin Tertinggi FPI, Habib Rizieq Shihab,

Menanggapi hal itu, mantan Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Letjen (Purn) Sutiyoso menegaskan, ikut terlibatnya prajurit TNI dalam penertiban baliho Rizieq Shihab dirasa belum perlu. 

Berdasarkan pengalamannya saat jadi Pangdam Jaya pada 1996, menurut Sutiyoso, Pangdam Jaya merupakan salah satu dari tiga unsur yang bertanggungjawab di Ibu Kota. Selain Pangdam Jaya, ada Gubernur DKI Jakarta, dan Kapolda Metro Jaya.

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menegaskan, TNI dalam bertindak harus terukur. Kata dia, pengerahan TNI adalah langkah terakhir jika satuan lain tak bisa menyelesaikannya. Untuk penurunan baliho pun menurutnya cukup petugas Satpol PP yang mengerjakannya.

"Baliho itu kan ada perda-nya. Tempatnya di mana, ukuran mana, pajak berapa, itu kan tidak bisa sembarangan. Gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan. Diturunkan, dipasangkan lagi, ya turunkan lagi. Itu sudah cukup Satpol PP," kata Bang Yos dalam acara Kabar Petang tvOne, Minggu (22/11/2020) dan dikutip, Senin (23/11/2020).

Mantan Gubernur DKI itu kemudian mengatakan, jika ada baliho melanggar perda dengan konsekuesi hukum maka kepolisian bisa turun tangan untuk mengusut. Fase berikutnya, jika Polda Metro tak sanggup, maka TNI turun tangan. Namun, itu pun harus ada ukurannya.

Dia menceritakan pengalamannya saat menjabat Pangdam Jaya pada 1996. Ketika itu ada peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal Kudatuli. Sebagai Pangda, Jaya, saat itu ia dapat instruksi dari Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung untuk mengambil alih karena Polda Metro Jaya sudah tak sanggup.

"Kalau sudah dan gagal semua, katakan tidak tembus semua barulah TNI ambil alih. Dan itu sudah ada contohnya saat saya Panglima itu peristiwa 27 Juli. Daerah Polda sudah dianggap tak sanggup lagi maka panglima memerintahkan saya ambil alih. kan itu ceritanya," ujar Bang Yos.

Terkait itu, ia menilai dalam polemik penurunan baliho perlu langkah-langkah halus terlebih dulu. Ia menyinggung dalam langkah ini seperti operasi penggalangan.

"Bagaimana pun atau siapa pun itu semua rakyat kita. Di dalam keluarga, itu ibaratnya anak-anak kita, macam modelnya ada yang nakal, ada yang alim. Nah, yang nakal kita kasih tahu," tutur Bang Yos.

Namun, jika tak bisa maka ada cara keras tapi tetap terukur sesuai aturan.

"Kalau tak tembus baru kita melakukan penggalangan dengan cara-cara keras. Tentu cara keras yang saya maksud itu dengan terukur sesuai hukum yang berlaku itu seperti apa," jelas Bang Yos.

Turun tangannya Pasukan Komando Operasi Khusus atau Koopsus dengan kendaraan taktisnya dengan mendatangi ke markas FPI di Petamburan, Jakarta dinilainya berlebihan, mengingat Jakarta tidak dalam situasi genting.

"Apalagi sampai mengerahkan Pasukan Khusus. Pasukan khusus itu amat-amat barang mahal. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan satuan lain. Itu pasukan khusus maju. Kita belum segenting itu," tutur eks Ketua Umum Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.