Dalam keterangan pers kepada media di Jakarta, Jumat (20/11/2020), Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, sangat menyayangkan pemerintaan Harian Japan Times pada 18 November 2020. Berita tersebut bersumber dari Associated Press (AP) yang berjudul "Rape and Abuses in Palm Oil Fields Linked to Top Beauty Brands. "Kami, Kedubes RI di Tokyo sangat menyayangkan artikel tersebut. Jelas-jelas tidak menjalankan prinsip cover both sides (cek dan ricek) terhadap fakta yang sesungguhnya terjadi," papar Heri.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo, lanjutnya, merasa sangat prihatin bilamana benar terjadi hal tersebut. Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah prioritas. "Kami memastikan bahwa tidak ada eksploitasi masif pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia," tegas Heri.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), kata Heri, kasus pelecehan dan eskploitasi terhadap pekerja pekerja perempuan, sebagaimana diberitakan Harian Japan Times, merupakan rare and unexpected incident. Tentu saja akan ditangani serius oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

"Petani dan perusahaan sawit baik berskala kecil maupun besar telah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan perlindungan yang layak bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan di perkebunan sawit. Sementara itu, perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan sesuai standar dan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang diterapkan oleh Pemerintah RI," ungkapnya.

"Sertifikasi ISPO meliputi persyaratan legalitas yang jelas temasuk syarat untuk kesehatan, keselamatan kerja serta perlindungan pekerja. Untuk dapat memperoleh sertfikasi ISPO, perusahaan harus menunjukkan praktek penggunaan tenaga kerja yang baik termasuk perlindungan terhadap keselamatan para pekerja perempuan," terang Heri.

Di Indonesia, kata dia, terdapat 2,6 juta pekerja langsung yang bekerja di sektor sawit. Itu belum termasuk 3 juta pekerja tidak langsung serta petani. Dari total luas lahan perkebunan sawit Indonesia yaitu 16,3 juta hektar, sekitar 7 juta hektar atau 43% adalah perkebunan sawit rakyat. Pemerintah Indonesia secara serius mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemajuan industri sawit dalam negeri. Dalam instruksi Presiden No 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berlanjutan 2019-2024 isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu rencana aksi.