Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih untuk tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun depan atau 2021 menjadi Rp 4,4 juta. Anies Baswedan memutuskan mengambil kebijakan asimetris tersebut demi menjunjung rasa keadilan.

Kenaikan upah ini berlaku bagi sektor usaha yang tidak terlalu terkena dampak bahkan masih dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi COVID-19.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh.

Di sisi lain, kebijakan ini juga untuk menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemi. 

Anies menyatakan jika saat ini masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak, bahkan masih tumbuh positif di tengah pandemi.

Sektor-sektor usaha tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja atau buruh yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

"Kegiatan yang tidak terdampak COVID-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata Anies dalam keterangan tertulis.

Anies menjelaskan kenaikan UMP pada 2021 sebesar 3,27 persen itu tentunya dengan memperhitungkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dengan demikian, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548.

Sementara bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, lanjutnya, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020," kata Anies. 

UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,906 per bulan. Angka ini naik Rp335.776 atau 8,51 persen dari tahun 2019.