Massa buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional yang lebih dahsyat imbas tidak adanya kenaikan upah minimum 2021. Terlebih, kabar soal tak ada kenaikan upah terjadi di tengah penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok kerja nasional ini akan lebih dahsyat lagi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI), Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2020).


Menurut Said, bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional. Sebab, persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik.

Said mengatakan, buruh dan perusahaan bisa saja mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan.

Namun, jika berujung deadlock atau jalan buntu, buruh sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

"Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional," kata Said Iqbal.

Ia menduga, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah berbohong soal kesepakatan dengan dewan pengupahan nasional. Said  mengaku mendapat laporan dari anggota dewan pengupahan nasional dari unsur serikat buruh bahwa tidak ada kesepakatan apapun terkait upah minimum di tahun 2021.

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar gubernur tidak menaikkan upah minimum?" ucapnya.

"Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut," kata Said Iqbal.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejumlah unsur buruh menolak surat edaran Menaker tersebut. Ia meminta gubernur untuk mengabaikan surat edaran tersebut.