Calon Wali Kota Tagerang Selatan (Tangsel) yang juga putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah secara terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR RI, Senin (05/10/2020). Seperti diketahui, Siti Nur Azizah didukung oleh Partai Demokrat yang 'nota bene' penentang paling keras pengesahan UU Ciptaker

Namun demikian Partai Demokrat belum berencana meminta klarifikasi terkait hal itu kepada Siti Nur Azizah. "Belum (akan minta klarifikasi)," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (27/10/2020).

Kamhar Lakumani memastikan, Partai Demokrat memiliki sistem atau mekanisme untuk merespons sepak terjang dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kader, khususnya yang menjadi pejabat di DPP.

"Pastinya ada mekanisme internal organisasi yang by system akan melakukan respons terhadap segala sepak terjang dan dinamika yang dilakukan kader Demokrat, utamanya pejabat teras DPP Demokrat," ujar Kamhar Lakumani.

Kamhar Lakumani bisa memahami pernyataan yang disampaikan Siti Nur Azizah dalam konteks Pilkada Tangsel 2020 tersebut. Akan tetapi, ia menegaskan sikap partainya tetap sama, yakni menolak UU Ciptaker. Menurutnya, banyak hal yang terkandung dalam UU tersebut harus dikoreksi dan ditinjau ulang.

"Demokrat sampai saat ini tidak berubah keputusannya terhadap Omnibus Law yakni banyak hal yang harus dikoreksi dan ditinjau ulang," jelas dia.

Sebelumnya, Siti Nur Azizah menyambut baik kehadiran UU Ciptaker. Menurutnya, UU Ciptaker merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan bisa menarik investasi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kita sambut baik omnibus law," kata Siti Nur Azizah di kanal Youtube salah satu portal berita yang diunggah Sabtu (24/10/2020).

Siti Nur Azizah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris jenderal DPP Demokrat juga berjanji akan mengawal pembahasan sejumlah peraturan turunan dari UU Ciptaker apabila terpilih sebagai wali kota Tangsel di Pilkada 2020. Ia akan memastikan peraturan turunan dari UU tersebut bisa berpihak pada kepentingan rakyat Tangsel.