Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan kebijakan stimulus subsidi penerbangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam upaya mendongkrak pergerakan penumpang pada penerbangan domestik, mulai 23 Oktober hingga 31 Desember 2020 mendatang. 

Kebijakan dalam bentuk peniadaan tarif Passenger Service Charge (PSC) pada komponen tarif tiket pesawat tersebut berlaku di 10 bandar udara yang dilayani Maskapai Penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau Garuda Indonesia dari 13 bandar udara yang telah ditentukan Pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, di tengah tantangan kinerja industri penerbangan pada masa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 seperti sekarang, hadirnya stimulus PJP2U ini menjadi langkah signifikan yang diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan kinerja maskapai penerbangan, guna meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan layanan transportasi udara.

"Kami berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan tren pergerakan penumpang pada penerbangan domestik. Kami percaya melalui sinergi ekosistem industri penerbangan yang solid ini bersama dengan regulator dan stakeholder penerbangan lainnya, menjadi pondasi fundamental dalam mendukung keberlangsungan usaha yang lebih optimal bagi industri penerbangan nasional ditengah Pandemi COVID-19 ini," ujar Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat (23/10/2020) lalu.

Dikatakannya, Garuda Indonesia juga telah memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif tiket pesawat yang akan diberlakukan secara menyeluruh pada seluruh kanal penjualan tiket Garuda Indonesia.

"Hal ini sesuai dengan kebijakan yang diatur mengenai stimulus PJP2U oleh Kementerian Perhubungan RI tersebut," kata Irfan Setiaputra.

Sesuai dengan kebijakan stimulus subsidi PJP2U dari Kementerian Perhubungan RI, ketentuan ini berlaku bagi penumpang yang akan melakukan pembelian tiket mulai tanggal 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020 dengan waktu penerbangan di periode yang sama, khusus di bandar udara yang telah ditentukan.

Bandara tersebut antara lain adalah Bandara Soekarno-Hatta (CGK), Bandara Hang Nadim (BTH), Bandara Kualanamu (KNO), Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS), Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Halim Perdanakusuma (HLP), Bandara Internasional Lombok Praya (LOP), Bandara Jenderal Ahmad Yani (SRG), Bandara Sam Ratulangi (MDC), Bandara Komodo Labuan Bajo (LBJ), Bandara Silangit (DTB), Bandara Banyuwangi (BWX), dan Bandara Adi Sucipto (JOG).

Kerugian Fatal Akibat COVID-19 dan Upaya Obati Penyakit Lama 

Imbas dari pandemi COVID-19, Garuda Indonesia menyatakan kondisi keuangan yang pelik. Utang Garuda Indonesia sudah menggunung. Pinjaman Garuda Indonesia per 1 Juli 2020 sudah mencapai 2,2 miliar dolar AS atau Rp 31,9 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS). Untuk membayar utang yang akan jatuh tempo, Garuda Indonesia membutuhkan dana segar karena arus kas (cash flow) yang tersisa di perusahaan hanya 14,5 juta dolar AS atau Rp 210 miliar. 

Selain gaji karyawan serta pembayaran cicilan pinjaman pokok dan bunga, beban lain yang cukup memberatkan arus kas Garuda Indonesia yakni biaya sewa pesawat kepada perusahaan leasing pesawat (lessor).

Irfan Setiaputra mengatakan, total biaya sewa yang disetorkan perseroan kepada lessor setiap bulannya berkisar 70 juta dolar AS atau Rp 1,02 triliun (kurs Rp 14.573). Dilansir dari Antara, Garuda Indonesia kii tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan lessor untuk melakukan restrukturisasi pembayaran sewa lantaran adanya COVID-19 di mana industri penerbangan saat ini tengah babak belur.  

Irfan mengaku, dirinya bahkan sampai mengancam perusahaan leasing pesawat jika tak kunjung menyetujui restrukturisasi sewa pesawat di tengah pandemi COVID-19 ini. 

“Diskusi kita dengan lessor hampir 3 bulan, kita diskusi apapun sampai kita mengancam lah istilahnya. 'Kalau lo enggak mau ngikutin gue, ambil ajalah itu pesawatnya',” kata Irfan.

Garuda Indonesia mengalami kerugian fatal di semester I 2020, yakni sebesar USD 712,73 juta atau setara Rp 10,40 triliun (kurs Rp 14.600 per dolar AS). Kondisi ini berbanding terbalik pada semester yang sama tahun lalu, di mana maskapai masih memperoleh untung USD 24,11 juta.

Anjloknya laba bersih tersebut sejalan dengan turunnya pendapatan usaha untuk penerbangan berjadwal dan tak berjadwal, yakni dari USD 2,19 miliar di semester di 2019 menjadi USD 917,28 juta pada semester pertama tahun ini.

Utang perusahaan juga membengkak dari USD 3,74 miliar di paruh pertama 2019 menjadi USD 10,37 miliar di semester I 2020. Sementara arus kas Garuda Indonesia juga terpangkas hingga 48,6 persen menjadi USD 165,41 juta.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan 'penyakit-penyakit' Garuda Indonesia di masa lalu yang harus diperbaiki pada era sekarang. 

Menurut dia, pandemi COVID-19 harus jadi momentum bagi Garuda Indonesia untuk berbenah agar menjadi perusahaan yang lebih baik. 

“Misalnya Garuda Indonesia sebagai contoh, kita akan memanfaatkan momen COVID-19 ini untuk merestrukturisasi Garuda secara menyeluruh. Garuda kita tahu punya penyakit masa lalu, yaitu mahalnya leasing pesawat di masa lalu,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam webinar, Selasa (20/10/2020) lalu.

Lebih jauh Tiko menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya melakukan renegoisasi kontrak dengan para leasing pesawat Garuda Indonesia. Sebab, Garuda Indonesia diketahui membeli pesawat dengan harga di atas harga pasaran. 

“Garuda kita lakukan penyelamatan dan melakukan renegoisasi kontrak dan negoisasi beban keuangannya, realokasi rute-rute dan pesawatnya, sehingga diharapkan pasca Covid nanti Garuda sehat dibandingkan Garuda sebelum COVID-19,” urainya.

Tiko mengatakan, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak negatif sekaligus juga dampak positif bagi BUMN. 

“Saya rasa COVID-19 ini antara tantangan dan peluang. Ada yang terdampak dan harus diperbaiki, namun juga membuka peluang-peluang baru untuk melakukan perbaikan, inovasi dan pertumbuhan ke depan,” terang Kartika Wirjoatmodjo.