Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 9 Oktober 2020, telah meneken peraturan terkait kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh atau pekerja. Aturan KHL tersebut diatur di dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020.

Aturan baru itu untuk menggantikan beleid sebelumnya, Permenaker Nomor 13 Tahun 2012. Adapun pertimbangan diubahnya Permenaker tersebut berdasarkan beleid terbaru, karena adanya kajian dari Dewan Pengupahan Nasional.

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Menteri Ketenagakerjaan melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional," demikian isi dari pertimbangan Permenaker terbaru, dikutip pada Senin (19/10/2020).

Kemudian, dikutip Kompas.com, Dewan Pengupahan Nasional telah memberikan rekomendasi berupa hasil kajian atas komponen dan jenis kebutuhan hidup layak sebanyak 64 komponen kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak.

Dari aturan sebelumnya di Permenaker No.13/2012, hanya tercantum 60 komponen.

Adapun komponen tambahan kebutuhan hidup layak yang diusulkan Dewan Pengupahan tersebut salah satunya paket pulsa dan data ponsel (HP) sebesar 2 gigabyte (GB) atau setara Rp 50.000 tiap bulannya akan diterima oleh buruh/pekerja.

Terlebih di masa pandemi, paket data sangat dibutuhkan karena adanya penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) dan sebagian bekerja dari kantor (work from office/WFO).

Selain itu, diatur pula kebutuhan hidup layak untuk rekreasi, tabungan dan jaminan sosial. Bagi buruh atau pekerja pada Permenaker Nomor 13/2012, sebelumnya tidak mendapatkan dana jaminan sosial.

Sekarang ini, mereka akan mendapatkan dana rekreasi dalam kota/kabupaten sebanyak 2/12 kali. Tabungan 2 persen dari total pengeluaran. Juga jaminan sosial sebesar 2 persen dari total pengeluaran.

Tak hanya itu, untuk komponen air galon juga akan didapatkan oleh buruh/pekerja sebanyak tiga galon tiap bulannya.

Beleid mengatur kebutuhan hidup layak buruh/pekerja ini telah berlaku sejak aturan itu telah diteken oleh Menaker. Hal ini tertulis di dalam Pasal 14A.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian isi dari beleid tersebut.