Saat ini, disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandkaitan, pemerintah tengah mengkaji revisi UU BI. Hal ini terkait rencana dari DPR untuk memereteli wewenang pengawasan industri keuangan perbankan dan non bank di tangan OJK, dibungkus narasi reformasi sistem keuangan. Di mana, proses pengambil alihan wewenang dari OJK itu dilakukan bertahap mulai 2023.

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wanti-wanti menyampaikan bahwa tidak ada perubahan aturan, Bank Indonesia akan tetap dijaga sebagai lembaga yang independen. "Jadi kalau ada di luar yang bilang bakal ada dewan moneter, enggak ada itu. Independensi BI itu tetap, tidak boleh diganggu dan ini tadi di Istana Bogor sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo tidak ada itu," ujar Luhut dalam video webinar yang diunggah Youtube, Minggu (20/9/2020).

Dia mengakui, saat ini, perbankan tengah mengalami kesulitan. Sebut saja, Bank Bukopin, Mayapada dan Bank Banten. Hal itulah yang memunculkan mengenai aturan reformasi sistem keuangan. "Kita mengalami kemarin tiga bank yang sedikit goyang kayak, Bukopin, lalu Mayapada dan Bank Banten. Dalam keadaan krisis pasti ada ketidakpastiakan pasar. Tapi tidak ada perubahan pengawasan," katanya.

Luhut menekankan, RUU BI hanya akan menambah tugas pokok BI agar tidak hanya fokus menjaga inflasi, tetapi juga ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.  "Jadi dia akan ikut serta dalam penciptaan lapangan kerja seperti bank sentral di Amerika dan Kerajaan Inggris," tandasnya.