Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang akan digelar Desembar mendatang di seluruh Indonesia dikahawatirkan akan menjadi klaster penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Dan bisa dipastikan, proses demokrasi di tanah air akan sangat terganggu. Akan tetapi, mengingat akan bahayanya COVID-19, desakan untuk menunda penyelenggaraan pesta demokrasi daerah itu pun bermunculan.
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., mengatakan, Pilkada kemungkinan akan tetap dilanjutkan dan kemungkinan akan diterbitkan Perppu untuk mengatur jalannya Pilkada serentak pada masa Pandemi COVID-19. 

Namun untuk Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, Tito Karnavian tegas memutuskan untuk menunda sebanyak 3.000 agenda Pilkades di seluruh Indonesia. Hal ini karena Tito mengantisipasi adanya penularan COVID-19 saat Proses Pilkades tersebut dilaksanakan.

"Ini Pilkades kita tunda, itu ada tiga ribu Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya ini kan Bupati menurut undang undang. Tapi dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai kita lihat Bagaimana pilkada dan Pilkades itu ada 3.000 lebih," kata Tito, dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/09/2020).

Lebih jauh Tito Karnavian mengatakan, untuk Pilkada, penyelenggaraannya adalah KPU di tingkat daerah sehingga prosesnya dapat lebih terkontrol. Manajemen KPU sampai di tingkat daerah juga dinilai akan mampu menyelenggarakan Pilkada di tengah pamdemi COVID-19.

Sedangkan untuk Pilkades, panitia pemilihannya akan diatur oleh pemerintah Kabupaten. Untuk itu, jika tidak memiliki manajemen yang baik akan sangat berbahaya dan menimbulkan kekhawatiran penularan COVID-19 semakin meluas.

"Jadi kita sudah mencegah, kemudian karena kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda," tegas Tito Karnavian.