Bambang Trihatmodjo melayangkan gugatan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas pencekalan dirinya untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini merupakan buntut utang masa lalu  mantan Presiden Soeharto kepada negara saat menjadi ketua pelaksanaan Sea Games 1997. 

Berapa utang suami penyanyi lawas Mayangsari ini? Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak mau membeberkan jumlah utang yang dimiliki Bambang kepada negara. Hal tersebut bersifat pribadi dan tak bisa diutarakan kepada publik.

Meski begitu, katanya, banyak cara dapat dilakukan anak mantan Presiden Soeharto itu untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

"Ada yang bayar lunas sekaligus. Ada yang minta tenggat dan sebagainya. Itu bisa dibicarakan dengan panitia urusan piutang negara," kata Isa dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (18/9).

PUPN diketuai oleh Meneteri Keuangan. Namun, di dalamnya juga terdapat beberapa pihak di luar Kemenkeu seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Pemerintah Daerah.

Pencekalan dilakukan jika pemilik utang sudah diperingatkan dan dipanggil tetapi tak kunjung bertanggung jawab melunasi piutang. Selain mencekal, Isa menyebut ada kemungkinan lainnya untuk memblokir rekening yang bersangkutan.

"Itu bisa dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas berwenang," ujarnya.

Menurut Isa, gugatan Bambang terhadap Sri Mulyani sebenarnya sudah dilayangkan sejak pekan lalu. Namun, gugatan tersebut sempat dicabut sebelum akhirnya dilayangkan kembali. "Mungkin ada perbaikan. Untuk gugatan yang baru, kami belum terima dari PTUN," katanya. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan utang kepada negara tersebut merupakan sisa dari kewajiban Bambang saat menjadi Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997. "Jadi pencegahan akan dicabut kalau ada pembayaran terhadap utang tersebut," kata Prastowo, Jumat (18/9).

Prastowo juga tak menjelaskan lebih rinci jumlah utang yang kini masih dimiliki Bambang. Namun, ia memastikan penagihan utang dilakukan panitia urusan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku.