Salah satu alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat adalah karena ruang rawat terancam penuh. Tingginya angka jumlah pasien yang positif terinfeksi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 tiap harinya, seharusnya membuat waspada dan kesadaran terhadap protokol kesehatan harus semakin diutamakan.

Sejumlah kasus kematian juga meningkat. Hampir tiap hari selalu ada saja prosesei pemakaman terhadap jenazah terinfeksi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta bahkan harus menambah lahan pemakaman khusus COVID-19.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin, merasa kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 perlu ditingkatkan. Seharusnya bukan lagi persoalan virus ini ada atau tidak, karena sudah banyak korban berjatuhan.

Arifin menjelaskan, sebelum keputusan PSBB ketat diumumkan Gubernur DKI Anies Baswedan, setiap minggu selalu dilalukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta. 

"Rapat-rapat itu juga banyak melibatkan beberapa pandangan baik dari aspek kesehatan, terutamanya kesehatan, kemudian evaluasi berkenaan bagaimana penindakan di lapangan, juga upaya yang dilakukan dalam bentuk edukasi kemudian pemantauan di berbagai wilayah yang dilakukan oleh unsur-unsur wilayah, walikota dan sebagainya," jelas Arifin.

Menurut dia, mengingat beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kasus COVID-19 dirasa perlu untuk dilakukan langkah-langkah lebih masif, lebih ketat untuk pengawasan dan pengendalian pada sektor-sektor tertentu karena terjadi klaste-klaster itu kan, di perkantoran, klaster keluarga, dan tidak kalah banyaknya tempat yang menjadi kerumunan warga.

"Terutamanya tempat makan minum cafe resto yang sering menjadi tempat orang berakhir pekan biasanya penuh di situ. Ini yang akhirnya dievaluasi secara menyeluruh dan hasilnya adalah yang kemudian kemarin diumumkan Pak Gubernur dimana PSBB 14 hari ke depan mulai hari ini yang diberlakukan. beberapa tempat memang diketatkan," urainya.

Pada PSBB, lanjut Arifin, penindakan Satpol PP, untuk masker misalnya terus menerus dilakukan, sanksi denda juga dilakukan yang sudah dibayarkan Rp4,3 miliar dan itu langsung kepada Bank DKI. Setornya ke Bank, bukan ke Satpol PP.

"Semua masuk ke kas provinsi. PAD (pendapatan asli daerah). Itu sudah menjadi penerimaan daerah itu," katanya.

Hanya saja, hal yang masih sangat disayangkannya adalah sikap warga DKI dianggap masih ada yang tidak percaya bahwa COVID-19 benar-benar ada. 

"Kita enggak bisa lagi menyatakan bahwa tidak percaya. Kan kita bisa lihat orang yang dirawat di rumah sakit ada. Nyata. Yang mati juga banyak. Bisa dilihat. Kalau memang tidak percaya datang saja ke TPU kan banyak korban COVID-19 yang dimakamkan. Belum lagi yang di rumah sakit, berapa banyak. Jadi sebenarnya kalau masih tidak percaya dan menganggap bahwa COVID-19 adalah rekayasa itu bagian dari kekonyolan," pungkas Arifin.