Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, Vini Noviani menyatakan sedang memproses putusan pengadilan tinggi Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Menurut Vini, manajemen sedang melakukan verifikasi tagihan kreditur. 

“Belum semuanya terverifikasi, kami sedang cek dan ricek karena anggota simpanan yang daftar di atas 30.000 orang. Menurut tim pengurus PKPU ini rekor tagihan kreditur terbanyak dalam penanganan PKPU. Jadi kami perlu cek dan ricek lagi, ada beberapa yang double data,” ujar Vini dikutip Kamis Kamis (17/9/2020).

Meski begitu, Vini belum bisa memberikan data jumlah tagihan yang bakal dilunasi nantinya. Namun yang jelas, manajemen KSP Sejahtera Bersama sedang intens berkomunikasi dengan Tim Pengurus PKPU dalam verifikasi. Diharapkan, proses tersebut akan rampung pada 5 Oktober 2020 mendatang.

Sementara itu, kuasa hukum kreditur atau pemohon PKPU Maddenleo Siagian juga berjanji akan memberikan informasi perkembangan kasus ini ke depannya. “Sabar ya, akan kami update,” ujar Madden dari Kantor Hukum MSP and Partners Law Firm ini.

Di pihak lain, kian banyaknya kasus koperasi yang mengalami pailit ternyata tidak terlepas dari pandemi corona. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menyatakan, pandemi telah menekan semua sektor usaha termasuk perkoperasian. Hal ini terjadi akibat efek samping pembatasan sosial guna memutus rantai penyebaran pandemi.

Terlebih koperasi simpan pinjam yang bergerak di sektor keuangan. Ada kekhawatiran dari anggota maupun mitra koperasi untuk menarik dana yang telah disimpan. Padahal di sisi lain, koperasi menjalankan tugasnya memberikan pinjaman kepada anggota, namun usaha yang tengah dijalani anggota juga tertekan COVID-19,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan, hal ini membuat anggota sulit melakukan pengembalian pinjaman. Ahmad melihat pada beberapa koperasi terjadi penarikan dana dalam jumlah besar. Sedangkan dana yang masuk kecil bahkan tidak ada.

“Otomatis terjadi gangguan likuiditas. Mungkin satu atau dua koperasi tidak bisa mengembalikan simpanan anggota. Sehingga beberapa pihak mengambil langkah hukum PKPU di pengadilan niaga,” jelas Ahmad.

Terkait likuditas, Ahmad mengaku tidak bisa dihindari. Menurut dia, dari 123.048 koperasi aktif di Indonesia memang ada beberapa yang mengalami kesulitan. Sejak awal, Kemenkop telah mengingatkan agar koperasi menyiapkan rencana bisnis agar kondisi tak terduga seperti pandemi.

Ia menyebut juga telah menyampaikan kepada para pengurus koperasi untuk menyelesaikan persoalan likuiditas secara aturan dan mekanisme yang berlaku. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh dengan musyawarah melalui rapat anggota tahunan (RAT) luar biasa.