Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar sejumlah kritik mengenai persoalan di internal perusahaannya, mulai dari perkara utang, manipulasi gaji, direksi titipan menteri hingga dugaan gratifikasi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menanggapi kritik tersebut.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," ujarnya, Selasa 15 September 2020.

Kritik tersebut, menurutnya, juga sejalan dengan restrukturisasi yang tengah dijalankan perseroan agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

Menurut Fajriyah dikutip tempo.co, Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menjalankan kerja sama dengan KPK dan PPATK yang membuktikan komitmen pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur.

"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," ujar Fajriyah.

Di samping itu, Fajriyah mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus dijalankan, agar semua program yang dijalankan perseroan terinfokan dengan baik.

Sebelumnya, video pendek yang bertajuk 'NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI' yang beredar lewat melalui akun Politik Indonesia atau Poin di YouTube pada Senin, 14 September 2020 hingga kini beredar viral dengan menuai 20 ribu like dan ditonton hingga 1,25 juta kali.

Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik ini, Ahok mengkritik banyak hal. Selama menjabat sebagai komisaris di Pertamina, ia membeberkan masih banyak temuan permainan di dalam perusahaan pelat merah tersebut. "Kita ubah sekarang soal transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal ada permainan di dalam, masih terjadi," ujarnya.

Ahok mengaku sebetulnya tugasnya sebagai komisaris punya peran vital. "Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk," ujarnya.

Oleh karena itu Ahok mendorong terus pangkas birokrasi di Pertamina, di antaranya lewat mekanisme kenaikan pangkat jabatan. "Dulu kalau naik pangkat di Pertamina harus lewat Pertamina Reference Level, untuk bisa jadi SVP harus 20 tahunan. Sekarang saya ubah. Harus lewat lelang terbuka," katanya.

Ia juga mempersoalkan masih ada yang memanipulasi gaji di Pertamina. "Ada pejabat yang dicopot, tapi masih dapat gaji dengan besaran seperti di posisi sebelumnya. Padahal semestinya mengikuti jabatan baru. Bayangkan ada yang digaji Rp 75 juta, tidak kerja apa-apa karena gaji pokok dipatok tinggi. Ini yang sedang kita ubah sistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga mengaku kesal dengan jajaran direksi Pertamina soal pembangunan kilang minyak.

"Di rapat kemarin kayaknya saya dibuat emosi saat membahas utang US$ 16 miliar. Pertamina ingin eksplorasi di luar negeri padahal di dalam negeri 12 cekungan. You ngapain di luar negeri?" katanya mengulang pernyataannya di dalam rapat tersebut.

Tak hanya Pertamina, Ahok juga mengkritisi soal Kementerian BUMN. "Karena semua RUPS yang menentukan KPI (key performance indicator) itu dewan komisaris dan dewan direksi yang ada di Kementerian BUMN," katanya.

Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.