Komisi VI DPR akan memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beserta jajaran direksi Pertamina. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan atas kritik tajam yang disampaikan oleh Ahok ke Pertamina.

"Rencana ada pemanggilan Pertamina akan perlu dilakukan dalam waktu dekat, termasuk Pak Ahok dan direksi juga. Bahwa nanti dalam rapat akan membicarakan itu mungkin saja, karena kita belum tahu persis atas permasalahan kritik ini," ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza, Rabu (16/9/2020).

Komisi VI DPR sebagai mitra Pertamina akan meminta penjelasan secara detail terkait duduk persoalan yang dialami oleh Pertamina. Mengingat BUMN besar ini diharapkan mampu berperan lebih dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di era kebiasaan baru ini.

Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati

"Dalam rapat nanti akan juga menjadi konsumsi kita tentang permasalahan yang ada di manajemen atau kegiatan bisnis lainnya. Karena Petamina sebagai BUMN besar harus mampu mendukung lebih kegiatan pemulihan ekonomi kita," jelasnya seperti dikutip merdeka.com.

Kendati demikian, Faisol menilai kritik yang disampaikan oleh Ahok itu masih dalam batas wajar. Serta lebih bersifat konstruktif untuk kebaikan bisnis perusahaan.

"Saya rasa, Pak Ahok kritik ya juga masih wajar. Itu cuma ngeluh saja. Keluhannya kalau berguna memperbaiki Pertamina. Membangun juga," ucapnya.

Faisol pun tidak mempermasalahkan apabila keluhan Ahok terkait Pertamina menjadi sorotan publik. Terlebih, selama ini informasi ybag diperoleh masyarakat mengenai Pertamina masih terbatas.

"Saya kira setiap orang punya gaya penyampaian yang beda. Soal konsumsi publik nggak apa-apa, masyarakat bisa menilai apakah Pak Ahok dan caranya benar atau salah. Apalagi selama ini informasi mengenai Pertamina memang terbatas di masyarakat," pungkasnya.



Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok mengkritisi kebijakan yang diambil direksi perseroan.

Ahok bilang, Pertamina memiliki kebiasaan meminjam utang untuk mengakuisisi kilang minyak di luar negeri. Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas).

Dirinya juga curiga kalau keputusan itu berkaitan dengan bagi-bagi komisi antar pihak.

"Sudah minjam duit 16 miliar dolar AS, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," tandas Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Ahok bilang, pembangunan kilang minyak saat ini tidak efisien. Menurutnya, ada beberapa investor yang serius berinvestasi kilang minyak dengan Pertamina. Namun, kilang-kilang tersebut belum juga dibangun.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal mengadakan rapat membahas hal ini.

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama didiemin? Sudah ditawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini?" katanya.

"Saya lagi mau audit (proyek kilang), cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," imbuh Ahok.

Selain itu, dirinya juga memprotes Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang menawarkan proyek paperless di kantor Pertamina. 

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital (di Pertamina), tapi Peruri minta Rp 500 miliar untuk proses peperless, itu BUMN juga. Itu sama saja dapat proyek Pertamina lalu tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, mau jadi ular sanca, jadi ular piton," ungkap Ahok.